CIREBON | Priangan.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menerapkan syarat baru bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan pemasangan listrik gratis: harus menjadi peserta program Keluarga Berencana (KB). Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat melakukan penyalaan listrik perdana bagi warga prasejahtera di Desa Cipinang, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Rabu (7/5/2025).
Dalam kegiatan bertajuk Festival Pelayanan Publik dan Hiburan Khas Jawa Barat “Bapak Kula Ketemu karo Warga, Abdi Nagri Nganjang ka Warga” Edisi VI, Dedi menyatakan bahwa menjadi peserta KB bukan hanya syarat administratif, tapi bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan terencana.
“Listrik gratis boleh, tapi syaratnya ikut KB. Ini bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk masa depan keluarga itu sendiri. Kalau anaknya banyak, biaya hidup jadi berat, apalagi kalau sakit,” ujar Dedi usai menyalakan aliran listrik di rumah pasangan penerima bantuan, Mastur (45) dan Solehah (35).
Dedi juga menekankan bahwa pilihan metode kontrasepsi terbuka bagi siapa saja, baik suami maupun istri. “Suami bisa pakai kondom, atau vasektomi kalau bersedia. Tapi kita tidak memaksa, yang penting ada komitmen ber-KB,” tegasnya.
Solehah, penerima bantuan, mengaku telah menjadi peserta KB sebelumnya dan akan kembali melanjutkan setelah masa nifas pasca-melahirkan. Ia menyampaikan terima kasih atas bantuan listrik dan perhatian dari Gubernur.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti, mengungkapkan bahwa dari 36 penerima sambungan listrik gratis, baru 20 di antaranya tercatat sebagai peserta KB. Sisanya memiliki alasan medis atau kondisi pribadi seperti lansia, belum menikah, atau baru melahirkan.
“Tidak semuanya bisa langsung dipasangi alat kontrasepsi. Ada yang tekanan darahnya tinggi, sedang haid, atau memang punya rencana menambah anak. Tapi secara prinsip, mereka tetap kita arahkan untuk ikut KB sesuai kesiapan masing-masing,” kata Siska.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kesetaraan gender dalam KB, Pemprov Jabar juga memberikan insentif sebesar Rp 500 ribu kepada pria yang bersedia menjalani vasektomi. Langkah ini diambil agar tanggung jawab pengendalian penduduk tidak hanya dibebankan kepada perempuan.
“Selama ini peserta KB mayoritas perempuan. Pak Gubernur ingin mengubah itu. Suami dan istri harus sama-sama bertanggung jawab dalam merencanakan keluarga,” pungkas Siska.
Kebijakan penyertaan KB sebagai prasyarat bantuan listrik ini menjadi bagian dari pendekatan terintegrasi Pemprov Jabar dalam mengatasi kemiskinan struktural melalui penguatan keluarga sebagai unit dasar masyarakat. (yna)
