TASIKMALAYA | Priangan.com – Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak ideal, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin memastikan pemerintahannya tidak tinggal diam terhadap musibah bencana yang melanda wilayahnya.
Meski Kabupaten Tasikmalaya tengah mengalami defisit anggaran hingga puluhan miliar rupiah, penanganan bencana tetap menjadi prioritas utama.
“Kami sedang menghadapi defisit anggaran sebesar Rp 94 miliar. Itu bukan angka kecil. Tapi dalam kondisi sulit sekalipun, kami tidak bisa abai terhadap warga yang menjadi korban bencana,” ujar Bupati Cecep saat ditemui seusai rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten, Kamis (3/7/2025).
Dari sisa anggaran yang tersedia, hanya sekitar Rp 13 miliar yang bisa dimanfaatkan. Menurut Cecep, dana ini akan difokuskan untuk menangani bencana yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, seperti longsor dan tanah bergerak yang melanda sejumlah kecamatan.
“Dana ini harus dimaksimalkan. Kami sudah putuskan, anggaran pembangunan fisik yang tidak mendesak akan kami tunda dulu. Semua kekuatan fiskal akan diarahkan untuk penyelamatan dan pemulihan pascabencana,” tegasnya.
Cecep juga mengungkapkan bahwa sebagian Biaya Tak Terduga (BTT) yang semestinya digunakan untuk keadaan darurat, seperti bencana alam, ternyata sudah habis dipakai untuk pembiayaan proyek pembangunan fisik oleh pemerintahan sebelumnya. Proyek-proyek tersebut bukan bersifat darurat, sehingga kini menyulitkan ruang fiskal pemerintah saat dibutuhkan secara mendesak.
“Ini memang pekerjaan rumah yang berat. Tapi saya tidak mau saling menyalahkan. Saat ini yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan warga yang terdampak,” katanya.
Dalam sepekan terakhir, sejumlah wilayah di Tasikmalaya, terutama di Kecamatan Taraju dan Salawu, dilaporkan mengalami bencana longsor yang cukup parah. Bahkan, insiden di dua wilayah itu menelan korban jiwa, mengundang duka mendalam bagi masyarakat.
Pemkab Tasikmalaya pun mulai bergerak cepat, dengan melakukan evakuasi, pengiriman logistik, hingga penanganan pengungsi. Namun, keterbatasan dana menjadi tantangan utama dalam menjangkau seluruh titik terdampak secara merata.
“Saya ingin memastikan bahwa setiap jengkal wilayah yang terdampak tetap terlayani. Meskipun anggaran terbatas, komitmen kami tidak boleh terbatas,” ujar Cecep dengan nada serius.
Ia menegaskan bahwa orientasi pemerintah saat ini harus berpihak pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjalankan program pembangunan semata.
“Warga yang terdampak longsor, kehilangan rumah atau keluarganya, itu adalah prioritas kami. Mereka tidak boleh merasa sendirian. Pemerintah hadir di tengah mereka,” tambahnya.
Sebagai konsekuensi dari keputusan prioritas ini, Bupati Cecep menyebut akan melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan fisik yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Proyek-proyek non-urgen yang masih bisa ditunda akan dialihkan anggarannya untuk kebutuhan darurat kebencanaan.
“Kita tunda dulu yang tidak terlalu penting. Kalau jalan belum terlalu rusak, bisa nanti. Tapi kalau ada warga yang butuh rumah darurat, makan, air bersih, itu yang harus didahulukan,” tandasnya.
Langkah ini menurutnya juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial, di mana anggaran publik harus menyentuh persoalan masyarakat paling mendasar. (yna)
