ISLAMABAD | Priangan.com — Ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir, India dan Pakistan, kembali meningkat setelah aksi saling serang di wilayah Kashmir.
Pemerintah Pakistan kini tengah melakukan konsultasi strategis dengan dewan tertinggi pengendali senjata nuklir nasional, sebagai langkah antisipatif terhadap eskalasi lebih lanjut.
Pertemuan itu digelar menyusul balasan militer Pakistan terhadap serangan India di wilayah perbatasan yang disengketakan. India sebelumnya menggelar Operasi Sindoor sebagai respons atas serangan kelompok bersenjata di Kashmir yang menewaskan 26 warga sipil pada akhir April.
New Delhi menuding kelompok Lashkar-e-Taiba sebagai pelaku, dan menyiratkan adanya dukungan dari Islamabad — tuduhan yang langsung dibantah Pakistan.
Situasi memanas ketika India menargetkan sejumlah lokasi di Kashmir, yang menurut Pakistan merupakan area permukiman sipil.
Islamabad menyebut 31 orang tewas akibat serangan tersebut, dan melancarkan balasan lewat serangan udara tak berawak di Jammu dan Kashmir, yang menyebabkan korban tambahan.
Dalam pernyataan resminya, Pakistan menyatakan serangan balasan itu ditujukan ke titik-titik yang sebelumnya diserang oleh India. Selain itu, pihak militer Pakistan mengklaim telah menggagalkan peluncuran rudal dari India yang diarahkan ke tiga pangkalan udara mereka.
Menanggapi lonjakan ketegangan ini, Islamabad langsung menggelar pertemuan tingkat tinggi terkait kesiapsiagaan sistem pertahanan strategisnya. Langkah tersebut memicu kekhawatiran global, khususnya dari Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyampaikan secara langsung kepada Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asim Munir, bahwa pihaknya mendesak kedua negara menghindari aksi ekstrem yang berpotensi menabrak batas penggunaan senjata nuklir.
“Kami mengharapkan semua pihak menahan diri, dan memastikan stabilitas regional tetap terjaga,” ujar Rubio dalam pernyataan yang dirilis Jumat (9/5/2025).
Ketegangan ini mengundang perhatian dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyerukan agar konflik diselesaikan lewat jalur diplomatik dan menghindari dampak destruktif dari konflik bersenjata berkepanjangan — terlebih yang melibatkan negara dengan kekuatan nuklir. (Zia)
