BANDUNG | Priangan.com – Program pembinaan pelajar di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menuai sorotan, kali ini bukan soal konsepnya, tetapi soal proses anggarannya. Dana sebesar Rp6 miliar yang digunakan untuk membiayai pelatihan siswa di lingkungan militer ternyata tidak pernah melalui pembahasan resmi bersama DPRD Jawa Barat.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah, secara tegas mengungkapkan bahwa legislatif tidak pernah dilibatkan dalam proses penentuan maupun pembahasan program tersebut. Ia menilai mekanisme penganggaran telah dilangkahi dan tidak sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Kami tidak tahu pos anggaran mana yang digunakan untuk program ini. Tidak pernah ada pembahasan di DPRD, tidak dibahas dalam rapat resmi komisi maupun badan anggaran,” ujar Maulana kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).
Menurut Maulana, pola kepemimpinan Dedi Mulyadi yang kerap mengumumkan program langsung lewat media sosial telah menciptakan ruang kosong dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Hal ini, katanya, menyebabkan tidak adanya forum formal yang bisa digunakan untuk menyampaikan catatan atau masukan dari DPRD.
“Kalau semua program diumumkan sepihak dan legislatif hanya tahu dari media, tentu sulit membangun komunikasi. Lalu ketika kami mengkritik, kesannya kami menghalangi. Padahal, ini soal prosedur,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran yang harus dijalankan. Jika peran ini diabaikan, maka keberlangsungan program rawan menimbulkan persoalan di kemudian hari, terutama terkait efektivitas dan pertanggungjawaban anggaran.
Maulana juga menyebut bahwa kebiasaan melewati proses musyawarah tidak hanya terjadi pada program pelatihan siswa bermasalah ini saja, tetapi juga pada beberapa agenda lainnya yang digulirkan sejak Dedi menjabat gubernur.
“Pemerintah daerah semestinya menjalin dialog dengan legislatif. Ini bukan soal suka atau tidak suka terhadap program, tapi menyangkut etika pemerintahan dan keterlibatan semua unsur dalam proses pengambilan keputusan,” ucapnya.
Di tengah minimnya transparansi, pihak legislatif kini mendorong dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran tersebut. DPRD juga meminta agar Pemprov ke depan lebih terbuka dalam merumuskan program publik, apalagi yang menggunakan dana APBD dalam jumlah besar. (gus)
