TASIKMALAYA | Priangan.com – Persoalan kemiskinan di Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan tajam. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peradaban Demokrasi Indonesia (PADI) menilai pemerintah daerah belum serius menangani masalah ini, meski data menunjukkan ribuan warga hidup dalam kondisi rentan.
Ketua LSM PADI, Iwan Restiawan, dalam audiensi bersama DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (4/7/2025), menyampaikan keprihatinannya terhadap kurang lebih 8.000 jiwa masyarakat miskin yang menurutnya belum tersentuh kebijakan yang tepat sasaran. Ia menilai pemerintah seolah menutup mata terhadap fakta di lapangan yang memperlihatkan masih banyak warga hidup di bawah garis kemiskinan.
“Ini bukan sekadar angka, tapi realitas pahit yang terjadi di berbagai sudut kota. Ribuan jiwa belum tertangani dengan baik, padahal ini menyangkut hak dasar mereka sebagai warga negara. Jangan sampai janji politik menjadi pelarian dari tanggung jawab moral,” tegas Iwan usai pertemuan di Gedung Bamus DPRD Kota Tasikmalaya.
Menurut Iwan, LSM PADI akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan turun langsung ke setiap kelurahan pekan depan. Langkah itu dilakukan untuk memverifikasi kondisi riil masyarakat sekaligus menekan pemerintah agar bertindak berdasarkan data faktual, bukan sekadar laporan administratif.
Ia juga mengkritik program 100 hari kerja Wali Kota yang dinilai belum memberikan dampak nyata terhadap problem struktural seperti kemiskinan. “Jangan semua dibebankan ke wali kota atau wakil. Penanggulangan kemiskinan itu tanggung jawab kolektif, termasuk DPRD, dinas terkait, dan elemen masyarakat,” ujarnya.
Bahkan, Iwan mengaku pesimistis terhadap komitmen pemimpin daerah saat ini. “Harapan rakyat terhadap pemkot sudah sangat tipis. Maka, rakyat sendiri yang harus mengambil peran kontrol. Kita butuh gerakan sipil yang lebih kuat untuk mengawal keadilan sosial,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Hilman, mengapresiasi langkah PADI yang dianggap sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat bawah. Ia mengakui bahwa persoalan data dan ketepatan sasaran bantuan sosial masih menjadi “penyakit lama” yang belum juga terobati.
“Kita harus akui bahwa masih banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Kadang yang tidak layak justru menerima, sedangkan yang benar-benar membutuhkan malah terlewat. Ini jelas masalah pendataan dan koordinasi di lapangan,” kata Hilman.
Hilman menilai penting adanya program berkelanjutan yang mampu mengangkat kualitas hidup warga miskin secara menyeluruh, bukan sekadar intervensi sesaat seperti bantuan tunai. Ia juga mengusulkan pendekatan berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan ekonomi komunitas sebagai langkah strategis.
“Kalau perlu, kita hidupkan lagi program semacam sekolah rakyat atau koperasi kampung berbasis swadaya. Pemerintah harus hadir lebih konkret, jangan cuma seremonial,” ujarnya. (yna)
