TASIKMALAYA | Priangan.com – Kepala Desa Padawaras, Kecamatan Cipatujah, Yayan Siswandi, melontarkan kritik keras terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilainya abai terhadap penderitaan warga miskin akibat BPJS Kesehatan PBI nonaktif. Menurutnya, kondisi ini membuat masyarakat miskin kesulitan bahkan gagal mengakses layanan kesehatan, sementara respons pemerintah nyaris tidak terasa.
Yayan menilai, baik eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Tasikmalaya terkesan tutup mata melihat krisis akses kesehatan yang menimpa warga desa. Hingga kini, ia belum melihat adanya kebijakan konkret dari Bupati Tasikmalaya yang benar-benar meringankan beban masyarakat miskin yang BPJS PBI-nya mendadak tidak aktif.
“Pemerintah seperti tidak peduli. Warga miskin tidak bisa berobat karena BPJS PBI nonaktif, tapi tidak ada kebijakan daerah yang hadir sebagai solusi. Eksekutif dan legislatif sama-sama seperti acuh,” tegas Yayan kepada Priangan.com, Senin (2/2/2026).
Ia juga menyoroti munculnya layanan bertajuk Reaktivasi BPJS Kesehatan Nonaktif yang belakangan disosialisasikan pemerintah. Menurut Yayan, layanan tersebut hanya sebatas formalitas dan tidak menjawab kebutuhan mendesak warga miskin yang sedang sakit.
“Ketika masyarakat mengadu ke nomor kontak center yang dicantumkan, faktanya itu bukan solusi. Layanannya hanya untuk mengecek status BPJS, bukan mengaktifkan kembali BPJS PBI warga miskin yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.
Yayan mengaku telah berulang kali mencoba meminta pengaktifan kembali BPJS PBI bagi warga Desil 1 yang kondisinya sangat memprihatinkan. Namun, permintaan tersebut tidak mendapatkan respons dari pihak terkait.
Ironisnya, lanjut Yayan, warga miskin yang melapor justru diarahkan untuk mendaftar BPJS Kesehatan mandiri. Kebijakan ini dinilai sangat tidak masuk akal, mengingat warga Desil 1 secara ekonomi jelas tidak mampu menanggung iuran mandiri, apalagi harus membayar tunggakan ketika BPJS ingin segera digunakan.
“Warga miskin malah disuruh bikin BPJS mandiri. Ini bukan solusi, tapi menambah beban rakyat. Kalau mampu bayar mandiri, tentu mereka tidak akan masuk kategori PBI,” katanya.
Akibat kebuntuan kebijakan tersebut, pemerintah desa menjadi sasaran keluhan warga. Yayan mengaku hampir setiap hari didatangi warga miskin yang mengeluh tidak bisa berobat karena BPJS PBI mereka nonaktif.
Bahkan, dalam kondisi darurat, Yayan terpaksa mengambil langkah ekstrem demi memastikan warganya tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Pernah ada warga yang harus segera masuk rumah sakit atau puskesmas. Saya sampai menjaminkan surat-surat kendaraan pribadi ke fasilitas kesehatan, supaya warga miskin bisa tetap berobat,” bebernya.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan solusi jangka panjang dan tidak seharusnya terjadi jika negara hadir sebagaimana mestinya. Yayan mendesak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya segera mengambil kebijakan nyata untuk mengaktifkan kembali BPJS PBI warga miskin, terutama yang masuk Desil 1, agar akses kesehatan tidak menjadi barang mewah bagi rakyat kecil.
“Jangan sampai muncul kesan, orang miskin di Tasikmalaya seolah dilarang sakit hanya karena BPJS-nya nonaktif,” pungkasnya. (yna)
