TASIKMALAYA | Priangan.com – Suasana pagi di Desa Buniasih, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, mendadak memanas. Ratusan warga dari berbagai penjuru dusun turun ke jalan dan memenuhi halaman kantor desa pada Selasa (15/7/2025).
Mereka datang bukan untuk pesta rakyat, melainkan membawa tuntutan yang berat: mendesak kepala desa mundur dari jabatannya.
Dengan poster, spanduk, dan suara yang lantang, warga dari Dusun Gentong, Nyarindo, Pagok, Antralina, hingga Selahawi menumpahkan kekecewaan atas dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Dana Langsung Tunai (DLT) yang terjadi sejak tahun 2023.
“Kami sudah cukup bersabar. Dua tahun berturut-turut kami menunggu kejelasan dana desa, tapi pembangunan jalan, saluran air, dan fasilitas lain tidak kunjung terlihat. Dana tahap pertama tahun ini bahkan sudah cair sejak Ramadan, tapi nyatanya tak ada satu pun pekerjaan yang dimulai,” kata Muhamad Topik Ismail, salah satu tokoh masyarakat yang menjadi orator dalam aksi tersebut.
Menurutnya, keresahan warga tidak hanya soal infrastruktur yang mangkrak. Lebih jauh, hak-hak perangkat RT/RW pun tidak dibayarkan selama berbulan-bulan. Komunikasi antara pemerintah desa dengan warga pun dinilai nyaris tak ada.
“Beberapa RT/RW belum menerima dana operasional 3 sampai 5 bulan terakhir. Kami tidak tahu harus bertanya ke siapa, karena komunikasi dengan kepala desa sangat tertutup,” tegasnya.
Unjuk rasa ini merupakan klimaks dari berbagai upaya warga yang sebelumnya telah dilakukan secara damai. Aspirasi pernah disampaikan melalui audiensi ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun tak pernah menghasilkan solusi nyata.
Ketua BPD Desa Buniasih, Jeje Zaenal Abidin, membenarkan bahwa pihaknya sudah berulang kali berusaha memediasi persoalan yang sama. Namun, tahun ini masyarakat sudah kehabisan kesabaran.
“Dari tahun lalu kami tampung aspirasi warga. Sudah beberapa kali audiensi dilakukan, tapi masalahnya berulang. Masyarakat menuntut kejelasan penggunaan anggaran, tapi tidak ada transparansi dari pihak desa,” ujarnya.
Jeje menambahkan, jika kondisi ini terus berlangsung dan kepala desa tidak menunjukkan kesanggupan dalam menjalankan tugasnya, maka BPD akan mengusulkan agar pemerintah kabupaten segera menunjuk pejabat sementara.
“Penunjukan Pj Kepala Desa bisa dilakukan sesuai prosedur. Bupati bisa mengeluarkan SK untuk pengganti sementara dari unsur sekdes atau aparatur desa yang memenuhi syarat,” jelasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Buniasih belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan warga.
Menurut informasi dari pihak internal desa, kondisi kesehatan sang kepala desa menurun pasca aksi berlangsung, sehingga belum memungkinkan untuk memberi klarifikasi langsung di hadapan warga.
Meski begitu, warga tetap berharap kepala desa menunjukkan itikad baik, setidaknya dengan menyampaikan permintaan maaf dan penjelasan secara terbuka. (yna)
