BANJAR | Priangan.com – Kegiatan Car Free Night yang digelar di Kota Banjar, Jawa Barat, kembali menarik perhatian masyarakat. Acara yang diinisiasi oleh Banjar Kreatif Hub ini menjadi ajang rutin bulanan untuk memeriahkan akhir pekan warga.
Sejumlah pelaku UMKM, turut berpartisipasi dengan membuka tenant di sepanjang area kegiatan. Untuk bisa ikut kegiatan ini, para pelaku UMKM itu dimintai biaya antara Rp100 ribu hingga Rp150 ribu, tergantung ukuran tempat yang digunakan.
Meski ada biaya yang dikenakan, kegiatan ini ternyata tidak termasuk dalam kategori yang dikenai pajak daerah atas jasa kesenian dan hiburan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, Jody Kusmajadi.
“Biaya registrasi yang dibayarkan para pelaku UMKM bukan merupakan objek pajak daerah. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional panitia penyelenggara,” ujar Jody, Sabtu (11/10/2025).
Ia menambahkan, ketentuan pajak daerah atas barang dan jasa tertentu (PBJT) baru berlaku apabila ada penarikan tarif masuk bagi pengunjung. Artinya, pajak akan timbul bila panitia mengenakan biaya tiket sebagai syarat menikmati hiburan dalam acara tersebut.
Menurut Jody, dasar hukum pengenaan pajak daerah atas jasa kesenian dan hiburan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam ketentuan itu dijelaskan bahwa pajak hiburan termasuk dalam kategori PBJT dengan tarif sebesar 10 persen dari biaya tiket yang dibebankan kepada pengunjung.
Ia menegaskan, mekanisme pemungutan dan pengelolaan pajak daerah itu juga sudah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2025. Dengan demikian, selama tidak ada pungutan tiket bagi pengunjung, kegiatan Car Free Night tidak termasuk dalam objek pajak hiburan.
Acara Car Free Night sendiri menjadi wadah bagi masyarakat Banjar untuk menikmati hiburan sambil mendukung produk lokal. Keberadaan para pelaku UMKM di kegiatan ini menambah semarak suasana malam bebas kendaraan, serta memperkuat ekonomi kreatif di tingkat daerah. (wrd)
