TASIKMALAYA | Priangan.com – Kota Tasikmalaya kembali harus berhemat besar-besaran. Pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 hingga Rp219 miliar, membuat Pemerintah Kota Tasikmalaya harus menata ulang seluruh rencana belanja dan kegiatan pembangunan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemangkasan pokok pikiran (Pokir) milik anggota DPRD dan rasionalisasi anggaran di setiap dinas. Kebijakan ini disebut sebagai konsekuensi logis dari berkurangnya aliran dana pusat, yang rata-rata turun sekitar 18 persen di seluruh Jawa Barat.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra mengatakan, Pemkot tak punya banyak pilihan selain melakukan refocusing agar program utama tetap bisa berjalan. “Kita harus realistis menghadapi situasi ini. Dana pusat berkurang, jadi seluruh OPD perlu melakukan efisiensi, termasuk Pokir dewan juga akan disesuaikan,” ujar Diky kepada wartawan, Senin (13/10/2025).
Menurut Diky, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah diminta memetakan ulang kegiatan di setiap OPD. Langkah itu dilakukan agar tidak ada program yang berhenti total, melainkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersisa. “Prinsipnya bukan memangkas asal-asalan. Kita tetap pertahankan program yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama pelayanan dasar,” ucapnya.
Diky menambahkan, dampak pemotongan TKD tidak hanya terasa di sektor pembangunan fisik, tapi juga akan merembet ke program hibah, perjalanan dinas, hingga tunjangan pejabat. Karena itu, Pemkot kini berfokus mencari sumber baru pendapatan daerah.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat. Sekarang saatnya memperkuat PAD, memperbaiki sistem pajak dan retribusi, dan membuka potensi pendapatan baru,” kata Diky.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid, membenarkan bahwa anggaran Pokir seluruh anggota dewan akan terkena dampak pemangkasan. Menurutnya, kebijakan tersebut sulit dihindari karena total APBD Kota Tasikmalaya otomatis menyusut akibat kebijakan pusat.
“Semua pos anggaran akan disesuaikan, termasuk Pokir dewan. Bahkan, TPP dan tunjangan pejabat pun bisa ikut dikoreksi. Ini kondisi yang harus dihadapi bersama,” ujar Wahid.
Kendati demikian, Wahid berharap Pemkot tetap mengedepankan transparansi dalam menentukan prioritas efisiensi. Ia menilai, penyesuaian anggaran tak boleh mengorbankan kepentingan publik. “Yang terpenting adalah keterbukaan. Masyarakat harus tahu program mana yang ditunda, mana yang tetap berjalan,” tegasnya.
Kebijakan refocusing ini akan menjadi ujian bagi Pemkot Tasikmalaya untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan pelayanan publik, di tengah tekanan keuangan yang kian ketat menjelang tahun anggaran 2026. (yna)
