TASIKMALAYA | Priangan.com – Ratusan massa dari aliansi masyarakat dan mahasiswa memadati kawasan Bale Kota Tasikmalaya, Senin (9/2/2026). Aksi bertajuk “Tasik Usik Vol.2” ini menjadi bentuk evaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan.
Massa memulai aksi dari Gedung Kesenian Dadaha lalu long march menuju pusat pemerintahan sambil membawa berbagai atribut tuntutan. Mereka menilai sejumlah janji kampanye wali kota belum terealisasi, sementara persoalan mendasar seperti sampah, kemiskinan, dan tata ruang dinilai masih karut-marut.
Koordinator aksi, Riswara, menegaskan demonstrasi ini lahir dari kegelisahan masyarakat terhadap kondisi Kota Tasikmalaya yang dinilai sedang tidak baik-baik saja.
“Kami hadir untuk mengingatkan bahwa Kota Tasikmalaya tidak sedang baik-baik saja. Masalah sampah, kemiskinan, hingga tata ruang masih menjadi beban masyarakat kecil,” tegas Riswara dalam orasinya.
Ia bahkan menyebut kondisi kota saat ini sebagai “darurat kebijakan”, sekaligus mengkritik gaya kepemimpinan wali kota yang dianggap kurang fokus pada persoalan krusial rakyat. Massa juga membawa jargon “Vox Populi, Vox Dei” (Suara Rakyat adalah Suara Tuhan) sebagai peringatan keras kepada jajaran Pemkot Tasikmalaya agar segera melakukan perubahan nyata.
Aksi sempat diwarnai dialog terbuka setelah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, bersama sejumlah kepala dinas menemui massa. Tanpa protokoler kaku, mereka duduk lesehan di atas aspal jalan yang basah untuk berdialog langsung dengan demonstran.
Menanggapi isu kemiskinan, Asep menyebut ada tren penurunan berdasarkan data terbaru pemerintah daerah.
“Perlu kami sampaikan kondisi kemiskinan kita saat ini sekitar 10,58 persen. Tahun ini ada penurunan, dan menurut kami program yang dijalankan mulai efektif,” kata Asep.
Terkait persoalan sampah yang terus menjadi keluhan warga Tasikmalaya, Pemkot mengakui pengelolaannya belum optimal. Kota Tasikmalaya bahkan masih berstatus kota dalam pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup.
“Untuk persampahan kita sedang berproses. Tahun 2026 disiapkan transisi dari open dumping ke sanitary landfill agar pengelolaan sampah lebih sehat dan terukur,” jelasnya.
Pemkot Tasikmalaya juga mengungkap adanya koreksi anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp300 miliar pada 2026. Saat ini APBD Kota Tasikmalaya berada di kisaran Rp1,4 triliun, yang sebagian besar terserap untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Meski demikian, Pemkot menyatakan aspirasi aksi “Tasik Usik Vol.2” akan menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan ke depan. (ham)
