TASIKMALAYA | Priangan.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai andalan Presiden Prabowo Subianto, kembali menuai kritik di daerah. Alih-alih menyehatkan pelajar, pelaksanaan MBG di Kabupaten Tasikmalaya justru dinilai rawan menjadi ladang bancakan dan dikeluhkan kualitas hidangannya.
Pergerakan Solidaritas Ummat (PSU) Kabupaten Tasikmalaya mengaku menerima sejumlah laporan terkait makanan yang didistribusikan. Salah satu yang paling disorot adalah pembagian telur ayam di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, yang diduga busuk dan berbau menyengat.
“Beberapa warga mengirim video dan foto kepada kami. Ada telur yang warnanya sudah aneh, bahkan baunya menusuk. Kalau sampai dikonsumsi anak-anak, tentu membahayakan,” ungkap Koordinator PSU, Septyan Hadinata, kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).
Selain itu, kata Septyan, menu makanan yang disajikan di beberapa titik belum sesuai standar gizi. Ia khawatir, jika dibiarkan, program yang semestinya menyehatkan justru menimbulkan masalah kesehatan.
Dari sisi ekonomi, MBG seharusnya menjadi peluang besar bagi pelaku usaha lokal, terutama UMKM kuliner. Namun, PSU menemukan bahwa dapur penyedia MBG di beberapa tempat justru dikelola kelompok tertentu yang diduga dekat dengan elit politik.
“Kami menolak praktik monopoli maupun politisasi MBG. Program ini harus benar-benar memberi ruang bagi masyarakat kecil, bukan hanya untuk orang dekat kekuasaan,” tegas Septyan.
Ia juga mengingatkan bahwa beberapa kasus keracunan diduga terkait MBG belum pernah dijelaskan secara terbuka. “Publik masih menunggu penjelasan resmi. Jangan sampai ada kesan ditutup-tutupi,” katanya.
PSU mendorong pemerintah daerah agar lebih ketat dalam pengawasan, termasuk memastikan tenaga dapur memiliki sertifikat penjamah makanan sesuai aturan kesehatan.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, menampik dugaan keterlibatan dewan dalam pengelolaan dapur MBG. Ia menyebut, peran DPRD hanya sebatas mengawasi agar program benar-benar sampai ke sasaran.
“Wakil rakyat bertugas mengawal, bukan ikut mengelola. Kami ingin masyarakat mendapatkan haknya tanpa ada kecurangan,” ujar Budi.
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, merespons kritik itu dengan rencana membentuk satuan tugas khusus. Satgas MBG akan bertugas memantau jalannya program, memastikan menu yang disajikan layak konsumsi, serta menindak tegas jika ada penyelewengan.
“Ini program nasional, maka pelaksanaannya tidak boleh main-main. Kalau ada yang menyimpang, akan kami tindak sesuai aturan hukum,” tegasnya. (yna)
