TASIKMALAYA | Priangan.com – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), kini mulai berjalan di berbagai daerah termasuk Kota Tasikmalaya. Program ini digadang-gadang sebagai salah satu strategi besar menekan angka stunting, memperbaiki gizi anak, hingga menyiapkan generasi emas 2045.
Namun, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya mengingatkan agar program ambisius tersebut tidak hanya menjadi proyek seremonial, melainkan betul-betul menyentuh masyarakat dan bebas dari praktik korupsi.
Ketua PMII Kota Tasikmalaya, Ardiana Nugraha, menyebut tujuan MBG sangat visioner. “Kami mendukung penuh karena program ini punya arah jelas untuk mengurangi stunting, memenuhi gizi anak, dan menyiapkan generasi emas. Tapi, jangan lupa, implementasi di lapangan harus diawasi ketat,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).
Ardiana menegaskan, pengawasan publik menjadi kunci agar MBG tidak berubah arah. Ia menekankan, transparansi dan akuntabilitas harus dijaga.
“Jangan sampai Makan Bergizi Gratis justru bermetamorfosis menjadi Makan Bancakan Gratis. Itu akan mencederai tujuan baik Presiden,” tegasnya.
Menurutnya, potensi penyelewengan selalu terbuka dalam program berbasis anggaran besar. Ia bahkan memberi ilustrasi soal kebocoran anggaran yang bisa terjadi setiap hari.
“Bayangkan, kalau dari satu porsi saja ada Rp2.000 yang digarong dari selisih keuntungan, lalu dikalikan jumlah penerima manfaat. Itu sama saja korupsi besar-besaran yang terjadi setiap hari,” kata Ardiana.
Selain soal kebocoran anggaran, PMII juga menyoroti dampak turunan (multiplier effect) dari MBG. Menurut Ardiana, program ini jangan hanya sebatas bagi-bagi makanan, tetapi harus ikut menggerakkan sektor lain.
“MBG harus jadi angin segar. Petani, UMKM, pedagang, hingga pelaku usaha kecil harus ikut merasakan manfaat. Jangan biarkan mereka hanya jadi penonton,” ujarnya.
Untuk itu, PMII Kota Tasikmalaya mendesak adanya evaluasi rutin dan terbuka. Mereka menegaskan siap mendorong forum audiensi bersama Pemerintah Kota dan DPRD Tasikmalaya, sekaligus mengundang pihak pelaksana dan pengelola program untuk dimintai pertanggungjawaban.
“Kami ingin memastikan tujuan mulia Presiden tidak dibajak oleh praktik korupsi atau monopoli di daerah. Karena itu, kami akan menantang semua pihak terkait untuk duduk bersama dalam forum evaluasi terbuka,” pungkas Ardiana.
PMII menegaskan, keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari makanan yang tersaji di meja anak-anak sekolah, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu menghadirkan keadilan sosial, kebermanfaatan ekonomi, serta bersih dari praktik busuk yang merugikan rakyat. (yna)
