BANDUNG | Priangan.com — Program-program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kini didorong untuk menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat, terutama soal pengelolaan sampah yang kian mengkhawatirkan di wilayah Jawa Barat.
Hal itu disampaikan oleh Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Bina Wilayah (Binwil) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Rabu (4/6/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus PKK Kabupaten Purwakarta dan para Ketua TP PKK Kecamatan se-kabupaten. Dalam forum tersebut, Siska menekankan bahwa peran PKK harus lebih dari sekadar pelaksana kegiatan seremonial.
Ia menilai, PKK punya posisi strategis sebagai pelaku perubahan sosial di tingkat akar rumput.
“PKK harus menjadi bagian dari solusi. Jangan hanya menyusun program, tapi pastikan program itu menyentuh persoalan yang dihadapi masyarakat, salah satunya adalah persoalan sampah,” tegas Siska.
Menurut data yang dikutip dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, volume sampah yang dihasilkan masyarakat mencapai sekitar 35 ribu ton setiap harinya. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan sampah organik, namun baru sekitar 40 persen yang berhasil dikelola. Kondisi ini, menurut Siska, merupakan peluang sekaligus tantangan bagi gerakan PKK.
Ia mendorong agar PKK, terutama di lini Pokja III, menginisiasi program pengelolaan sampah berbasis komunitas. Salah satu caranya, melalui pemanfaatan limbah dapur menjadi pakan maggot yang bisa dijadikan sumber pakan ikan dan ternak, atau diolah menjadi pupuk kompos untuk tanaman pangan rumah tangga.
“Bayangkan, dari limbah dapur saja kita bisa menghasilkan pakan ikan, ayam, bahkan menyuburkan kebun kecil di rumah. Dengan begitu, PKK tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tapi juga memperkuat ketahanan pangan keluarga,” ujar Siska, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Barat.
Ia menambahkan, transformasi peran posyandu yang kini mengurusi enam layanan dasar juga menuntut sinergi lintas Pokja dalam struktur PKK. Artinya, penanganan isu lingkungan dan gizi keluarga sudah harus masuk ke dalam fokus kerja semua lini PKK, bukan hanya Pokja IV seperti sebelumnya.
Langkah awal dari semua itu adalah edukasi di tingkat rumah tangga. Siska menekankan pentingnya membangun budaya memilah sampah sejak dari sumbernya. Pasalnya, menurut data global, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah makanan terbesar di dunia, dan sebagian besar berasal dari rumah tangga.
“Perubahan pola pikir keluarga adalah kunci. PKK dan para kadernya harus terlibat aktif dalam memberikan pemahaman dan menggerakkan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Purwakarta, Nur Aisyah Jamil, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan arahan dari TP PKK Provinsi.
Ia menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti berbagai arahan menjadi langkah nyata di daerah.
“Kami sedang menyusun program kerja lanjutan yang lebih relevan dengan kondisi lapangan. Kepengurusan sudah terbentuk, hanya tinggal menunggu pelantikan resmi,” ujar Nur Aisyah.
Pelantikan Ketua TP PKK Kabupaten Tasikmalaya
Di hari yang sama, Siska Gerfianti juga melantik Retno Widyastuti sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Tasikmalaya untuk masa bakti 2025–2030, bertempat di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung.
Prosesi pelantikan berlangsung setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Selain sebagai Ketua TP PKK, Retno juga dikukuhkan sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu dan Ketua Dekranasda Kabupaten Tasikmalaya. Pelantikan ini turut dihadiri oleh berbagai unsur mitra kerja PKK, termasuk perwakilan dari Posyandu dan Dekranasda setempat. (yna)
