BANDUNG | Priangan.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran dana hibah bagi yayasan pendidikan. Langkah ini diambil sebagai respons atas ketimpangan distribusi bantuan yang dinilai tidak merata dan rentan disalahgunakan.
Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi mengatakan, dalam penyaluran dana hibah pendidikan ini, pihaknya akan melakukan verifikasi ulang bagi calon penerima. Saat ini verifikasi tengah dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama Kementerian Agama Jawa Barat untuk memastikan bahwa penerima dana benar-benar layak dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Dukungan dari DPRD Jabar terhadap langkah ini sudah kami kantongi,” ungkap KDM.
Keputusan ini didasari oleh ditemukannya sejumlah yayasan baru yang belum terverifikasi, namun telah menerima bantuan dana dalam jumlah besar. Sayangnya, dana tersebut tidak digunakan secara optimal untuk peningkatan mutu pendidikan.
“Saya tidak ingin bantuan hanya dinikmati kelompok tertentu. Ini harus dihentikan sementara untuk dibenahi,” tegas KDM.
Ia menambahkan bahwa pola penyaluran bantuan ke depan akan berbasis pada kebutuhan program pembangunan, bukan semata-mata karena aspirasi atau kedekatan politik.
Pemprov juga membuka kemungkinan untuk tetap mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan seperti madrasah dan MTs, asalkan jelas kebutuhan serta data jumlah siswanya. “Kami menunggu data resmi dari Kemenag Jabar. Kalau memang dibutuhkan, kami siap bantu,” ujarnya.
KDM juga mengingatkan agar pembangunan sekolah tidak dilakukan terlalu dekat dengan sekolah lain seperti SD atau SMP, guna mencegah persaingan tidak sehat dalam perekrutan siswa.
Dengan reformasi ini, ia optimis partisipasi siswa hingga tingkat SMA/MA bisa mencapai 100 persen di seluruh wilayah Jawa Barat. (yna)
