TASIKMALAYA | Priangan.com – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bergerak cepat menyikapi beredarnya video permintaan bantuan dari sejumlah warga yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Sedikitnya tujuh warga Kabupaten Tasikmalaya kini tengah diupayakan untuk segera dipulangkan ke Tanah Air.
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin membenarkan adanya laporan terkait keberadaan warga Tasikmalaya yang diduga terjebak dalam praktik perdagangan orang di luar negeri. Laporan tersebut diterima setelah video para korban beredar luas di media sosial.
“Kami sudah menerima laporan resmi terkait tujuh warga Kabupaten Tasikmalaya yang diduga menjadi korban TPPO di Kamboja,” ujar Cecep, Kamis (25/12/2025).
Menindaklanjuti laporan tersebut, Pemkab Tasikmalaya langsung mengambil langkah administratif dengan mengirimkan surat resmi kepada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pendampingan dan pemulangan korban dapat berjalan sesuai prosedur dan aman.
Cecep menjelaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus melakukan koordinasi lintas instansi agar penanganan kasus tersebut dapat dipercepat.
“Kami sudah menyampaikan permohonan secara resmi ke BP3MI Jawa Barat agar proses penanganan dan pemulangan warga kami bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.
Berdasarkan data sementara yang diterima pemerintah daerah, rombongan warga yang berada di Kamboja berjumlah sembilan orang. Dari jumlah tersebut, tujuh orang merupakan warga Kabupaten Tasikmalaya, satu warga Kota Tasikmalaya, dan satu lainnya berasal dari Bandung. Seluruhnya diduga berangkat ke luar negeri melalui jalur nonprosedural.
Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Alayubi menambahkan, setelah berkoordinasi dengan BP3MI Jawa Barat, proses selanjutnya akan diteruskan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.
“Begitu laporan masuk, kami langsung bergerak. Surat sudah kami kirimkan ke BP3MI dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan KBRI di Kamboja untuk penanganan lebih lanjut,” kata Asep.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan perlindungan kepada warganya yang menjadi korban TPPO, sekaligus memastikan proses pemulangan dilakukan secara resmi dan aman.
Selain itu, Asep juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak melalui mekanisme resmi. Menurutnya, banyak kasus TPPO bermula dari iming-iming pekerjaan bergaji tinggi tanpa kejelasan legalitas.
“Tawaran kerja ilegal memang terlihat menggiurkan, tetapi risikonya sangat besar. Kami mengingatkan masyarakat agar selalu memastikan keberangkatan bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi dan lembaga yang sah,” tandasnya.
Pemkab Tasikmalaya berharap, upaya koordinasi yang tengah dilakukan dapat segera membuahkan hasil sehingga para warga yang diduga menjadi korban TPPO tersebut dapat kembali ke Indonesia dengan selamat. (yna)
