PARLENTE Ungkap Temuan Baru Pengadaan Cinderamata Rp435 Juta, Diduga Tak Seluruhnya Batik Tulis Sukapura

TASIKMALAYA | Priangan.com – Polemik pengadaan paket cinderamata senilai Rp435 juta di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali memanas. Setelah sebelumnya menjadi sorotan publik, kini muncul temuan baru yang mempertanyakan kesesuaian spesifikasi barang dengan realisasi pengadaan.

Ketua Pusat Aspirasi Rakyat Lintas Elemen Tasikmalaya Enforcement (PARLENTE), Aji Samiaji, mengungkapkan pihaknya menemukan indikasi bahwa cinderamata yang diadakan tidak seluruhnya berupa Batik Tulis Sukapura sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun PARLENTE, sebagian barang yang diserahkan diduga merupakan campuran antara batik tulis dan batik biasa yang memiliki nilai pasar lebih rendah.

“Yang kami soroti bukan sekadar jenis batiknya, tetapi kesesuaian antara spesifikasi yang tertuang dalam dokumen pengadaan dengan barang yang benar-benar diterima. Kalau spesifikasinya Batik Tulis Sukapura, maka realisasinya juga harus sesuai. Jangan sampai uang rakyat dibelanjakan untuk barang yang kualitasnya berbeda dari kontrak,” ujarnya kepada Priangan.com, Rabu (29/7/2026).

Menurut Aji, temuan tersebut patut mendapat perhatian serius karena dalam pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun dokumen paket pengadaan yang tercantum di e-Katalog Bagian Umum, spesifikasi cinderamata disebut sebagai Batik Tulis Sukapura.

“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya membuka seluruh dokumen pengadaan, mulai dari spesifikasi teknis, kontrak, hingga berita acara serah terima barang. Transparansi adalah cara paling tepat untuk menjawab keraguan publik, bukan sekadar memberikan penjelasan sepihak,” ungkapnya.

Apabila dalam pelaksanaannya barang yang diterima tidak seluruhnya sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, kata dia, maka muncul pertanyaan mengenai kesesuaian antara dokumen pengadaan dengan barang yang direalisasikan.

“Apabila nanti hasil pemeriksaan membuktikan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi dengan barang yang diserahkan, maka persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kesalahan administratif biasa. Harus ada pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” terangnya.

Lihat Juga :  Pinjaman Rp230 Miliar Masuk KUA 2026, DPRD: Bupati Langkahi Proses RPJMD

PARLENTE menilai persoalan utama bukan semata pada jenis batik yang digunakan, melainkan pada kepatuhan terhadap spesifikasi yang menjadi dasar penetapan nilai kontrak.

Karena itu, Aji mendesak Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya membuka seluruh dokumen pengadaan kepada publik, mulai dari spesifikasi teknis, kontrak kerja, berita acara serah terima, hingga dokumen penerimaan barang.

Lihat Juga :  Menu MBG 5 Hari di SDN Dadaha Disorot, Minim Variasi dan Dipertanyakan Kecukupan Gizinya

Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah penggunaan anggaran sebesar Rp435 juta benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sejak awal.

“Pengadaan barang pemerintah harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Jika masyarakat menemukan dugaan ketidaksesuaian, pemerintah justru berkewajiban membuka data, bukan menutupinya,” ujarnya.

PARLENTE menegaskan penyampaian temuan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap penggunaan keuangan daerah, bukan untuk menghakimi ataupun menggiring opini terhadap pihak tertentu.

“Kami tidak sedang menggiring opini atau menuduh siapa pun bersalah. Yang kami lakukan adalah menjalankan fungsi kontrol sosial agar setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai aturan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” paparnya.

Aji menilai apabila nantinya hasil pemeriksaan membuktikan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi dalam kontrak dengan barang yang diterima, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Bagian Umum Setda Kabupaten Tasikmalaya terkait dugaan tersebut. (yna)

Lain nya

Latest Posts

Most Commented

Featured Videos