JAKARTA | Priangan.com – RUU Perampasan Aset yang digadang-gadang menjadi senjata ampuh negara untuk menyita kekayaan hasil korupsi justru dinilai kehilangan taring. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengungkap sejumlah pasal krusial dalam draf terbaru RUU tersebut yang dinilai melemahkan upaya pemulihan aset negara, bahkan berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Persoalan paling mendasar adalah penghapusan ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment), peningkatan ambang nilai aset yang dapat dirampas tanpa pemidanaan, serta pemberlakuan asas non-retroaktif yang membuat hasil kejahatan masa lalu berpotensi tidak tersentuh.
Dalam dokumen catatan kritis ICW atas RUU Perampasan Aset, draf hasil Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi tertanggal 16 November 2026 dinilai justru memangkas instrumen yang selama ini dibutuhkan untuk memburu kekayaan pejabat dan pelaku kejahatan yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.
Padahal, RUU ini telah lama menjadi harapan publik untuk memperkuat pemberantasan korupsi, memulihkan kerugian negara, sekaligus menjangkau aset hasil kejahatan yang selama ini sulit disentuh melalui proses pemidanaan biasa.
ICW menyoroti perubahan signifikan dibandingkan draf pemerintah tahun 2023. Ketentuan mengenai kekayaan tidak wajar yang sebelumnya diatur, kini dihapus melalui Pasal 5.
Ambang batas perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) juga melonjak sepuluh kali lipat, dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Bahkan, batas tersebut dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah.
Perubahan lainnya adalah penerapan asas non-retroaktif dalam Pasal 72 dan ketentuan penundaan dalam Pasal 74. Artinya, mekanisme perampasan aset dalam RUU tersebut tidak dapat menjangkau tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang berlaku sebagaimana dikhawatirkan koalisi.
“Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas, draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali,” demikian catatan kritis koalisi dalam dokumen tersebut.
Persoalan tidak berhenti pada substansi pasal. Proses pembentukan RUU juga dipersoalkan karena dinilai tertutup dan mengabaikan prinsip partisipasi publik yang bermakna.
ICW mencatat, sejak proses penyusunan, naskah RUU, Naskah Akademik, hingga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak pernah dipublikasikan melalui kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi.
Bahkan, draf hasil Timus/Timsin 16 November 2026 disebut hanya beredar secara terbatas.
Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan kewajiban keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 88, 89, dan 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
Koalisi juga menilai pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tidak memenuhi prinsip partisipasi bermakna sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Sebab, masyarakat diminta memberikan masukan tanpa memperoleh naskah resmi yang sedang dibahas.
Lebih jauh, ICW menyoroti komposisi peserta RDPU yang dinilai tidak transparan dan selektif. Pada pembahasan 26–27 Oktober 2026 mengenai kekayaan tidak wajar, kalangan yang menolak instrumen illicit enrichment justru hadir, di antaranya Jaringan Advokat dan Masyarakat Anti Kriminalisasi (JAMAK) serta akademisi Prof. Said Karim dari Universitas Hasanuddin.
Sebaliknya, sejumlah organisasi masyarakat sipil antikorupsi seperti ICW, Transparency International Indonesia (TII), Auriga, ICJR, dan IM57+ disebut tidak dilibatkan dalam pembahasan substansi.
Padahal, koalisi tersebut selama ini mendorong penguatan instrumen perampasan aset.
Kasus Korupsi Jadi Cermin Lemahnya RUU
ICW juga mengangkat tiga perkara besar untuk menggambarkan konsekuensi jika instrumen perampasan aset tidak dirancang secara kuat.
Pertama, kasus mantan Presiden Soeharto. Perkara pidananya dihentikan melalui penerbitan SP3 dengan alasan kesehatan. Negara kemudian hanya memperoleh sebagian pemulihan melalui gugatan perdata terhadap Yayasan Supersemar.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2015, yayasan tersebut dihukum membayar sekitar 315 juta dolar AS dan Rp139,2 miliar. Namun, sebagian besar kekayaan yang diduga berasal dari penyalahgunaan kekuasaan selama puluhan tahun dinilai belum berhasil dipulihkan.
Kedua, kasus mantan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafar dalam perkara korupsi kehutanan. Pengadilan pernah memerintahkan perampasan aset bernilai lebih dari Rp1 triliun dari korporasi penerima izin. Namun, aset tersebut tidak berhasil dieksekusi secara optimal.
Sementara uang pengganti yang benar-benar berhasil dieksekusi hanya Rp12,367 miliar berdasarkan Putusan MA Nomor 736 K/Pidsus/2009.
Ketiga, kasus korupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp2,3 triliun. Namun, LHKPN Setya Novanto tercatat sekitar Rp114,76 miliar, sedangkan uang pengganti yang dieksekusi hanya sekitar Rp49,5 miliar.
Angka tersebut menunjukkan jurang besar antara kerugian negara dan pemulihan aset yang berhasil dilakukan.
Bagi ICW, kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya mekanisme perampasan kekayaan tidak wajar. Tanpa instrumen untuk menelusuri dan merampas harta yang tidak sebanding dengan penghasilan sah, pemulihan kerugian negara akan terus menghadapi hambatan.
Pengelolaan Aset di Bawah Kendali Presiden
Catatan kritis lainnya menyasar desain kelembagaan pengelolaan aset sitaan.
Dalam draf 16 November 2026, pengelolaan aset diserahkan kepada badan yang dibentuk Presiden melalui Peraturan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 53. Badan pengawasnya juga dibentuk melalui mekanisme serupa berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 67.
Koalisi menilai desain tersebut berisiko menempatkan pengelolaan sekaligus pengawasan aset di bawah kendali eksekutif, tanpa jaminan independensi yang kuat dalam undang-undang.
Risiko lain muncul dari ketentuan Pasal 54, 57, dan 58 yang membuka peluang aset dikelola atau dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Ketentuan tersebut dikhawatirkan menimbulkan persoalan hukum apabila aset telah berpindah tangan, sementara proses hukum terhadap pihak terkait belum selesai.
Selain itu, mekanisme upaya hukum juga dinilai dipangkas. Draf hanya membuka kasasi tanpa banding sebagaimana Pasal 46. Bahkan, Pasal 30 ayat (5) mengatur larangan keberatan bagi pihak yang masuk daftar pencarian orang (DPO) atau diproses secara in absentia.
Koalisi juga menyoroti masuknya ketentuan pidana mati dalam Pasal 4 ayat (2), yang dinilai menambah bobot kewenangan pemidanaan dalam rancangan dengan pengawasan kelembagaan yang dipersoalkan.
ICW Minta Pengesahan Ditunda
Dari seluruh catatan tersebut, ICW dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyampaikan empat tuntutan kepada DPR dan pemerintah.
Pertama, mencabut RUU Perampasan Aset yang mereka sebut sebagai RUU Perampasan Aset Palsu.
Kedua, membuka seluruh dokumen RUU, Naskah Akademik, dan DIM kepada publik serta menunda pengesahan sampai prinsip partisipasi bermakna benar-benar terpenuhi.
Ketiga, mengembalikan ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar, menurunkan kembali ambang nilai aset, serta menerapkan asas retroaktif.
Keempat, memastikan lembaga pengelola dan pengawas aset bersifat independen serta diatur langsung dalam undang-undang, bukan sekadar diserahkan kepada Peraturan Presiden.
Koalisi memperingatkan, apabila pengesahan tetap dipaksakan, mereka akan menempuh pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi.
Bagi koalisi, persoalan RUU Perampasan Aset bukan sekadar soal cepat atau lambatnya undang-undang disahkan. Persoalan utamanya adalah apakah undang-undang tersebut benar-benar mampu merampas kekayaan hasil kejahatan dan mengembalikannya kepada negara, atau justru kehilangan kekuatan untuk menyentuh aset-aset besar yang selama ini sulit dijangkau. (*)

















