TASIKMALAYA | Priangan.com – Data terbaru keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan di Kabupaten Tasikmalaya. Dari total 1.940.524 peserta, tercatat sebanyak 901.378 jiwa atau 46,45 persen berstatus nonaktif, sementara peserta aktif hanya 1.039.146 jiwa atau 53,55 persen.
Angka tersebut mengindikasikan hampir separuh warga yang terdaftar BPJS Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya berpotensi tidak bisa mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan.
Berdasarkan rincian data, segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai Pemda menjadi kelompok paling memprihatinkan. Dari total 507.242 peserta, hanya 59.303 jiwa (11,69 persen) yang aktif, sementara 447.939 jiwa atau 88,31 persen tercatat nonaktif.
Kondisi serupa juga terjadi pada segmen PBPU Mandiri. Dari 211.930 peserta, hanya 77.148 jiwa (36,40 persen) yang aktif, sedangkan 134.782 jiwa (63,60 persen) lainnya tidak aktif. Fakta ini menunjukkan tingginya ketidakmampuan atau ketidakpatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.
Sementara itu, segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibiayai pemerintah pusat masih menunjukkan tingkat keaktifan relatif tinggi. Dari 966.412 peserta, sebanyak 723.107 jiwa (74,85 persen) berstatus aktif, meski masih terdapat 243.305 jiwa (25,15 persen) yang nonaktif.
Untuk segmen lain, data mencatat:
- Bukan Pekerja: 88,03 persen aktif
- PPU Badan Usaha (PPU BU): 68,04 persen aktif
- PPU Pemerintah (PPU PN): 68,54 persen aktif
Data Keaktifan Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
Meski demikian, secara keseluruhan tingkat keaktifan peserta JKN di Kabupaten Tasikmalaya masih jauh dari target ideal.
Dalam simulasi capaian, disebutkan bahwa untuk mencapai cakupan peserta 98,6 persen, masih dibutuhkan tambahan sekitar 43.592 jiwa. Namun yang lebih krusial, untuk mencapai target keaktifan peserta minimal 80 persen, Kabupaten Tasikmalaya masih kekurangan sekitar 570.684 peserta aktif.
Data ini memperkuat kekhawatiran DPRD dan masyarakat terkait potensi krisis layanan kesehatan, terutama bagi warga miskin dan rentan. Tanpa intervensi kebijakan yang cepat, seperti penambahan anggaran BPJS, reaktivasi peserta hasil ground check, serta sosialisasi masif hingga tingkat desa, jutaan data kepesertaan hanya akan menjadi angka administratif tanpa jaminan layanan nyata.
Kondisi ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Dinas Sosial dan instansi terkait, untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh agar hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan tidak terhenti hanya karena persoalan status kepesertaan. (yna)
