TASIKMALAYA | Priangan.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari program strategis nasional.
Meski secara umum dinilai memiliki tujuan mulia untuk mengatasi stunting dan memenuhi gizi anak-anak, KPAI mencatat adanya potensi risiko serius yang harus segera ditangani.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyebut hingga Rabu malam (14/5/2025), pihaknya telah menghimpun data dari berbagai laporan media dan aduan masyarakat bahwa sekitar 1.300 anak di seluruh Indonesia diduga mengalami keracunan akibat program MBG.
Meski angka ini masih berada di bawah 0,05 persen dari total penerima manfaat, KPAI menegaskan bahwa satu kasus pun bisa berdampak besar pada tumbuh kembang anak.
“Angkanya memang kecil secara persentase, tapi bagi KPAI, satu kasus pun sangat penting karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak. Ini menyangkut hak hidup anak-anak kita,” kata Jasra saat melakukan pengawasan Program MBG di Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (15/5/2025).
Sebagai bagian dari mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KPAI aktif mengawasi program-program nasional yang berdampak langsung pada anak. Selain di Tasikmalaya, pengawasan juga dilakukan di DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Menurut Jasra, kunjungan ke Tasikmalaya bertujuan melihat langsung kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengevaluasi SOP, sistem mitigasi risiko, serta bentuk kolaborasi dengan sekolah. Pengawasan ini juga bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan zero accident dalam pelaksanaan program strategis.
“Kami ingin tahu bagaimana pelaksanaan teknisnya di lapangan. Kita perlu melihat apakah pola distribusi, penyimpanan, dan konsumsi makanan ini sudah sesuai standar. Ini penting untuk mencegah kasus serupa terulang,” jelasnya.
KPAI juga mendesak agar hasil uji laboratorium terkait kasus dugaan keracunan ratusan siswa di Tasikmalaya segera diumumkan kepada publik. Hal ini dinilai penting sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban, sekaligus agar evaluasi menyeluruh bisa dilakukan terhadap pelaksanaan MBG.
“Kami mendukung program MBG ini karena tujuannya baik. Tapi pelaksanaannya harus dikawal bersama-sama oleh semua pihak: pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemenag, hingga BPOM,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, KPAI akan menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Tasikmalaya untuk memperkuat sinergi pelaksanaan MBG dan memastikan keamanan serta keberlanjutan program ini bagi anak-anak di daerah. (yna)
