TASIKMALAYA | Priangan.com – Pencabutan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kota Tasikmalaya dan Priangan Timur. Sejumlah warga mengaku baru mengetahui status BPJS nonaktif saat hendak berobat, memicu kebingungan, kekecewaan, bahkan rasa takut mengakses layanan kesehatan.
Sandi (45), warga yang hendak berobat ke RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya, mengaku terpaksa menunda pengobatan karena tidak memiliki biaya setelah mengetahui BPJS PBI miliknya sudah tidak aktif.
“Pas sampai rumah sakit baru tahu BPJS saya nonaktif. Terpaksa pulang lagi karena nggak punya uang. Sekarang malah jadi takut kalau sakit,” ujarnya kepada Priangan.com, Senin (9/2/2026).
Keluhan serupa disampaikan Reni (39), warga dengan penghasilan tidak tetap. Ia menilai pencabutan BPJS PBI cukup memberatkan masyarakat kecil, terutama pekerja informal yang masih bergantung pada bantuan iuran kesehatan.
“Saya kerja serabutan, penghasilan pas-pasan. Kalau harus bayar BPJS mandiri jelas berat. Padahal kami masih butuh bantuan kesehatan,” katanya.
Masalah administrasi juga menjadi kendala bagi sebagian warga, khususnya lanjut usia. Wawan (62) mengaku kesulitan memahami proses pengaktifan ulang BPJS yang kini banyak dilakukan secara daring.
“Saya nggak paham urusan online. Disuruh bolak-balik urus administrasi capek, sementara umur sudah tua,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah warga mengaku tidak menerima pemberitahuan resmi terkait pencabutan BPJS PBI. Dudi (50) menyebut informasi mendadak tersebut membuat masyarakat tidak sempat bersiap.
“Nggak ada pemberitahuan. Tahu-tahu sudah nonaktif. Kalau dari awal dikasih info, mungkin kami bisa cari solusi,” katanya.
Kondisi ini membuat sebagian warga Tasikmalaya khawatir terhadap akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Mereka berharap pemerintah daerah, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan segera memberikan penjelasan terbuka serta pendampingan langsung kepada warga terdampak.
Warga juga meminta adanya pendataan ulang penerima BPJS PBI agar kebijakan pencabutan tidak semakin memberatkan masyarakat kecil yang masih membutuhkan jaminan kesehatan. (ags)
