Anggaran Daerah Menyusut, Jaminan Kesehatan Warga Miskin Kabupaten Tasikmalaya Terancam
- Daerah
- Februari 14, 2026

TASIKMALAYA | Priangan.com – Menyusutnya kemampuan fiskal daerah mulai berdampak pada keberlangsungan jaminan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah tercatat hanya memiliki sisa anggaran sekitar Rp13,74 miliar untuk pembiayaan peserta BPJS tahun 2026, angka yang dinilai jauh dari kebutuhan ideal dan berpotensi mengganggu akses layanan kesehatan warga. Data terbaru menunjukkan total piutang iuran tahun 2025 mencapai sekitar
READ MORE
TASIKMALAYA | Priangan.com — Tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya menjadi perhatian serius setelah data terbaru menunjukkan lebih dari 900 ribu warga tercatat berstatus nonaktif. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat akses pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan nasional. Berdasarkan data kepesertaan semester I 2025, jumlah penduduk
READ MORE
TASIKMALAYA | Priangan.com – Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI di Kabupaten Tasikmalaya mulai menuai keluhan warga. Sejumlah masyarakat mengaku baru mengetahui status kepesertaan mereka nonaktif saat hendak berobat di RSUD KHZ Musthafa Tasikmalaya, sehingga terpaksa menunda bahkan membatalkan pengobatan karena keterbatasan biaya. Salah satunya Doni (36), warga Kecamatan Cibalong. Ia mengaku kaget saat mengetahui BPJS PBI
READ MORE
TASIKMALAYA | Priangan.com – Pencabutan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kota Tasikmalaya dan Priangan Timur. Sejumlah warga mengaku baru mengetahui status BPJS nonaktif saat hendak berobat, memicu kebingungan, kekecewaan, bahkan rasa takut mengakses layanan kesehatan. Sandi (45), warga yang hendak berobat ke RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya, mengaku terpaksa
READ MORE
TASIKMALAYA | Priangan.com – Ketersediaan anggaran BPJS Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp17 miliar yang disiapkan pemerintah daerah hanya mampu membiayai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat hingga bulan Juni 2026. Kondisi tersebut dinilai rawan memicu krisis layanan kesehatan apabila
READ MORE