TASIKMALAYA | Priangan.com — Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Kesehatan memastikan bahwa layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan, meskipun puluhan ribu warga kehilangan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang didanai APBN.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Uus Supangat, menegaskan bahwa warga yang status KIS-nya dinonaktifkan tetap akan mendapat pelayanan medis gratis, baik di Puskesmas maupun rumah sakit. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada warga yang terhambat saat membutuhkan pengobatan.
“Jangan panik. Meski status kepesertaan dinonaktifkan, warga tetap kami layani. Semua biaya ditanggung melalui APBD tahap dua, baik dari Pemerintah Kota maupun bantuan dari Provinsi Jawa Barat,” ujar Uus, Jumat ( 20/6/2025).
Penonaktifan kepesertaan KIS PBI-JK yang dilakukan oleh Kementerian Sosial merupakan bagian dari proses pendataan ulang secara nasional. Meski begitu, Dinas Kesehatan mengaku telah menyiapkan langkah-langkah agar pelayanan kesehatan tidak terganggu selama masa transisi.
Bahkan dalam kondisi normal, sistem layanan tetap berjalan. “Kalau ada pasien rawat inap, tinggal bawa surat keterangan dari rumah sakit ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Kami bantu proses aktivasi ulang,” jelas Uus.
Dinkes juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat rata-rata 100 kasus per hari di Puskesmas yang melibatkan peserta KIS nonaktif. Namun semua tetap dilayani. “Ini memang masa transisi, tapi pelayanan tetap jadi prioritas kami. Tidak boleh ada warga yang tidak bisa berobat hanya karena urusan administrasi,” tambahnya.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Ely Suminar, turut menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu data resmi dari Kementerian Sosial untuk proses verifikasi lanjutan. Namun koordinasi sudah dilakukan agar proses aktivasi kembali bisa segera dijalankan.
Sebelumnya, data Dinas Kesehatan mencatat, ada lebih dari 39.000 warga yang dinonaktifkan dari kepesertaan KIS PBI-JK APBN.
Sementara total penerima KIS dari APBN di Kota Tasikmalaya sebelumnya mencapai 442.061 jiwa, dan dari APBD Provinsi sebanyak 103.613 jiwa.
Meski sistem nasional tengah diperbarui, Dinkes menjamin pelayanan tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah berkomitmen agar tidak ada satu pun warga yang kehilangan hak atas layanan kesehatan. (yna)
