Dinamika Hong Kong, Wilayah yang Diperebutkan hingga Disewa oleh Inggris

HONG KONG | Priangan.com – Hong Kong memiliki sejarah panjang yang penuh dengan perubahan politik dan ekonomi. Selama lebih dari satu abad, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Inggris sebelum akhirnya dikembalikan ke Cina pada tahun 1997, dalam sebuah transisi yang menarik perhatian dunia.

Hong Kong pertama kali menjadi bagian dari Cina pada tahun 243 SM di bawah Dinasti Qin. Selama lebih dari 2.000 tahun, wilayah ini hampir selalu berada dalam kendali Cina hingga akhirnya jatuh ke tangan Inggris pada abad ke-19 akibat konflik perdagangan dan opium.

Pada abad ke-19, Inggris sangat bergantung pada teh Cina, tetapi Dinasti Qing menolak membeli produk Inggris dan hanya menerima pembayaran dalam emas atau perak. Untuk mengatasi defisit perdagangan, Inggris mulai mengekspor opium dari India ke Cina, yang menyebabkan kecanduan massal.

Pemerintah Qing berusaha menghentikan perdagangan opium, tetapi pedagang Inggris tetap menyelundupkannya. Pada tahun 1839, otoritas Cina menghancurkan lebih dari 20.000 bal opium, memicu Perang Candu Pertama (1839–1842).

Inggris menyerang Cina dan merebut Pulau Hong Kong pada 25 Januari 1841. Perang ini berakhir dengan Perjanjian Nanking yang menyerahkan Hong Kong kepada Inggris sebagai koloni mahkota.

Konflik dagang antara Inggris dan Cina berlanjut hingga Perang Candu Kedua (1856–1860). Setelah kalah, Cina menandatangani Konvensi Peking pada 1860, menyerahkan bagian selatan Semenanjung Kowloon dan Pulau Stonecutters kepada Inggris.

Pada 9 Juni 1898, Inggris dan Cina menandatangani perjanjian sewa selama 99 tahun yang mencakup Hong Kong, Kowloon, dan “Wilayah Baru” di utara Boundary Street serta lebih dari 200 pulau kecil.

Perjanjian ini memastikan stabilitas wilayah tersebut, tetapi sejak awal sudah dipastikan bahwa Hong Kong akan dikembalikan ke Cina setelah masa sewa berakhir.

Sepanjang abad ke-20, Hong Kong berkembang menjadi pusat perdagangan internasional dan keuangan global. Meskipun sempat dibahas pengembaliannya ke Cina, Inggris tetap mempertahankan kendali atas wilayah tersebut hingga 1980-an.

Pada 19 Desember 1984, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dan Perdana Menteri Cina Zhao Ziyang menandatangani Deklarasi Bersama Cina-Inggris.

Inggris setuju mengembalikan Hong Kong ke Cina pada 1997. Perjanjian ini menetapkan Hong Kong sebagai Daerah Administratif Khusus (SAR) di bawah prinsip “satu negara, dua sistem,” yang menjamin otonomi tinggi dalam urusan ekonomi dan politik, kecuali pertahanan dan hubungan luar negeri, selama 50 tahun.

Namun, stabilitas perjanjian ini sempat diragukan setelah insiden Lapangan Tiananmen pada 3–4 Juni 1989, yang memicu gelombang protes besar di Hong Kong. Warga Hong Kong semakin khawatir tentang masa depan kebebasan mereka di bawah pemerintahan Cina.

Pada 1 Juli 1997, Inggris secara resmi menyerahkan Hong Kong kepada Cina dalam upacara yang dihadiri Pangeran Charles dan Presiden Jiang Zemin. Meski transisi berlangsung lancar, ketegangan tetap ada, terutama dalam isu hak asasi manusia dan kebebasan politik.

Setelah penyerahan, Hong Kong tetap menjadi pusat keuangan global, tetapi ketegangan politik terus meningkat. Sejak 2004, gerakan pro-demokrasi semakin aktif menuntut hak pilih universal dan otonomi lebih besar, yang memuncak dalam protes besar pada 2014 (Revolusi Payung) dan 2019. (LSA)