Anggota DPRD Jabar Kritik Ketimpangan Perlakuan terhadap Anak Panti dan Peserta Program Barak Militer

BANDUNG | Priangan.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Maulana Yusuf Erwinsyah, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan sosial pendidikan Pemprov Jabar, khususnya menyangkut prioritas perhatian terhadap anak-anak dalam program Barak Militer Pendidikan Karakter Pancawaluya.

Dalam pernyataan terbukanya, Maulana Yusuf menilai program tersebut, yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (akrab disapa KDM), menunjukkan keberpihakan berlebihan terhadap peserta program yang disebut sebagai anak-anak “bermasalah”, sementara anak-anak asuh resmi di panti milik pemerintah provinsi nyaris tak tersentuh perhatian.

“Pendidikan itu bukan hukuman. Saya tidak mempersoalkan niat baik dari program Barak Militer, tetapi perhatian terhadap peserta program itu sangat mencolok jika dibandingkan dengan minimnya kepedulian terhadap anak-anak panti yang yatim, korban kekerasan, atau tidak diketahui orang tuanya sejak lahir,” ujarnya.

Menurut data yang disampaikan, terdapat 820 anak yang tersebar di panti-panti asuhan milik UPTD Griya Ramah Anak Dinas Sosial Jabar, di antaranya di Garut, Bandung, Subang, Bogor, dan Pangandaran. Mereka hidup dalam kondisi serba terbatas, dari pakaian hingga makanan dan tempat tidur.

Sebaliknya, peserta Program Barak Militer — yang menurutnya terdiri dari anak-anak yang dicap “nakal” — mendapatkan fasilitas lengkap. Dari antar-jemput, makanan teratur, pakaian seragam, hingga akses langsung berbicara dengan Gubernur dan peliputan media secara intens. Bahkan, acara kelulusan mereka digelar megah di Gedung Sate.

“Ada ironi di sini. Wisuda anak Barak Militer bisa berlangsung megah, sementara wisuda SMA saja dilarang. Sementara anak-anak panti tidak pernah merasakan perlakuan seperti itu,” katanya.

Maulana juga menyoroti kesenjangan anggaran. Untuk 275 anak peserta Barak Militer, Pemprov Jabar mengalokasikan Rp3,2 miliar selama 30 hari — atau sekitar Rp11,6 juta per anak per bulan. Sementara anak-anak panti hanya mendapatkan Rp1,3 juta per anak per bulan, delapan kali lipat lebih kecil.

Lihat Juga :  Gubernur Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Sebagai Syarat Penerima Bantuan Sosial

“Mereka bukan anak nakal, mereka korban. Tapi seolah tidak dianggap,” tegasnya.

Lihat Juga :  MK Percepat Proses Sengketa Pileg 2024

Maulana mengajak Gubernur untuk sesekali mengunjungi langsung panti-panti asuhan milik pemerintah, merasakan suasana kebatinan anak-anak yang hidup dalam sunyi dan keterbatasan. Ia mengusulkan agar anak-anak tersebut juga diberikan ruang untuk merasakan bahwa negara hadir, misalnya dengan kegiatan edukatif seperti keliling kota atau kunjungan ke museum.

“Jika pemimpin melupakan anak asuhnya sendiri, maka yang kita bangun bukan karakter, tapi luka baru,” pungkasnya. (gus)

Lain nya

Latest Posts

Most Commented

Featured Videos