BANDUNG | Priangan.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan agar kesertaan dalam program keluarga berencana (KB), khususnya metode vasektomi untuk pria, menjadi salah satu syarat untuk menerima bantuan sosial dan beasiswa pendidikan di Jawa Barat.
Dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat yang diadakan di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, pada Senin (28/4/2025), Dedi Mulyadi mengungkapkan pentingnya pendekatan ini untuk mengatasi masalah pertumbuhan keluarga yang tidak terkendali di kalangan keluarga miskin.
“Saya sering menemukan keluarga dengan banyak anak, bahkan ada yang memiliki 22 anak. Ini jelas membebani mereka secara ekonomi dan sosial,” ujar Dedi Mulyadi. Temuan ini, menurutnya, menjadi alasan utama bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan kebijakan baru, yaitu mewajibkan keluarga yang ingin menerima bantuan sosial untuk terlebih dahulu mengikuti program KB, terutama dengan metode vasektomi untuk pria.
Dedi menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, ibu dari keluarga miskin harus menanggung beban reproduksi yang berat. “Perempuan tidak bisa terus-menerus menjadi beban reproduksi. Saya ingin mengajak pria untuk ikut bertanggung jawab dalam program KB,” ungkapnya.
Gubernur Dedi Mulyadi juga menjelaskan bahwa penerima bantuan sambungan listrik baru dari pemerintah provinsi, misalnya, akan diwajibkan untuk terdaftar sebagai peserta KB. “Bantuan sosial yang kami berikan harus mendukung keluarga yang sudah berkomitmen untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk,” tegasnya.
Selain itu, Dedi menekankan bahwa data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan yang mencakup status keikutsertaan dalam program KB. “Jika keluarga belum mengikuti program KB, mereka tidak bisa menerima bantuan. Ini adalah langkah serius untuk memastikan kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan,” jelasnya.
Dedi juga mencanangkan ide tentang Desa Istimewa, yang akan memberi penghargaan bagi desa yang sukses dalam program KB dan memiliki kualitas hidup yang tinggi.
“Desa yang memenuhi kriteria, termasuk tingkat kesertaan KB yang tinggi, akan mendapatkan stimulus pembangunan hingga Rp 10 miliar,” ujar Dedi.
Program ini bertujuan untuk memotivasi desa-desa di Jawa Barat agar lebih peduli terhadap pengelolaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. (yna)
