TASIKMALAYA | Priangan.com – Ketersediaan anggaran BPJS Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp17 miliar yang disiapkan pemerintah daerah hanya mampu membiayai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat hingga bulan Juni 2026.
Kondisi tersebut dinilai rawan memicu krisis layanan kesehatan apabila tidak segera diantisipasi melalui penambahan anggaran atau penyesuaian kebijakan di tengah tahun anggaran.
“Kalau mengacu pada hitungan riil, Rp17 miliar itu hanya cukup sampai Juni. Setelah itu harus ada tambahan anggaran, kalau tidak, kepesertaan masyarakat terancam tidak aktif,” tegas Asep kepada Priangan.com, Rabu (4/2/2026).
Ia menjelaskan, dari total anggaran kesehatan yang mencapai sekitar Rp42 miliar, sebagian besar justru terserap untuk membayar tunggakan BPJS tahun 2025, bukan untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan di tahun berjalan. Padahal, kebutuhan ideal pembiayaan BPJS untuk satu tahun penuh jauh lebih besar.
Menurut Asep, kewajiban pembiayaan JKN di Kabupaten Tasikmalaya juga melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan skema 40 persen provinsi dan 60 persen pemerintah kabupaten. Namun, dengan jumlah peserta yang besar, porsi anggaran daerah dinilai belum sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan.
Komisi IV DPRD mencatat, terdapat sekitar 58 ribu peserta yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sementara ratusan ribu lainnya berada di luar kepesertaan aktif akibat hasil ground check JKN. Data menunjukkan, sekitar 233 ribu warga berpotensi harus diaktifkan kembali setelah verifikasi lapangan.
“Ini yang jadi persoalan. Anggaran terbatas, tapi jumlah warga yang harus ditanggung besar. Kalau tidak ada skema penambahan anggaran, risikonya masyarakat kembali jadi korban,” ujar Asep.
Lebih lanjut, Asep juga menyoroti lemahnya sosialisasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya terkait dampak ground check kepesertaan BPJS. Banyak warga baru mengetahui status kepesertaannya nonaktif saat hendak berobat, sehingga menimbulkan kepanikan dan keluhan di fasilitas kesehatan.
“Komisi IV sudah mendorong sejak Oktober agar ada sosialisasi masif, melibatkan desa, pendamping PKH, dan perangkat sosial. Tapi pelaksanaannya belum maksimal,” katanya.
DPRD Kabupaten Tasikmalaya pun mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya fokus membayar utang masa lalu, tetapi juga memastikan keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat. Tanpa langkah cepat, ancaman terhentinya layanan BPJS bagi warga miskin dan rentan pasca Juni 2026 dinilai sangat nyata.
“Kalau sampai warga tidak bisa berobat karena anggaran habis di tengah tahun, itu kegagalan serius pemerintah daerah,” pungkasnya. (yna)
