GARUT | Priangan.com – Zulfatunnisa (13) siswi kelas 7 MTs Al-Irsyad, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendadak menjadi sorotan publik, setelah videonya tersebar luas di media sosial. Dalam tayangan itu, Zulfa harus membagi waktu belajarnya di dalam kelas dengan menggendong adiknya, Zyandra, (1,5 tahun), penderita down syndrom dan kista di kepala.

Tak hanya itu, Zulfa juga harus berjualan makanan ringan pada saat jam istirahat sekeloh. Ia menawarkan Makroni, baso goreng, kerupuk dan cemilan lainya pada teman sebayanya. Makanan itu dibuat langsung ibunya dengan harga jual Rp 2 ribu per bungkus. Setiap hari sebanyak 30 bungkus, ia bawa untuk dijajakan di sekolah.

“Tidak laku semua, paling banyak 20 bungkus bahkan sering juga tidak laku,” ujar Zulfa akhir pekan kemarin.

Perjuangan gadis belia ini bukan tanpa alasan. Ia harus turut meringankan beban ekonomi keluarga demi membiayai pengobatan adiknya yang harus dilakukan seumur hidup. Apalagi bantuan yang biasa diterima terancam hilang karena seretnya anggaran dari pemerintah. Mobil ambulans desa yang biasa digunakan untuk berobat ke Bandung, tidak bisa digunakan lagi.

Pemangkasan anggaran ke daerah telah digaungkan pemerintah pusat. Pada proyeksi anggaran tahun 2026, Dana Desa menjadi sekitar Rp60,6 triliun dari Rp71 triliun di tahun 2025.

“Kata desa, untuk biaya transfortasi ditanggung sendiri ke depannya. Karena yang perlu bantuan tidak hanya Zyandra. Anggaran desa terbatas,” ujar Ibu Zulfa, Ane Aliyah (37) dengan nada pelan.

Kabar menyesakan bagi keluarga Ane itu telah dihembuskan empat bulan lalu. Bahkan kala itu juga ia sempat berobat ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menggunakan angkutan umum karena anggaran desa untuk biaya bensin ambulan tidak ada. Karena alasan itu, Ane minta Zulfa dan anak sulungnya untuk membantu meringankan beban keluarga. Penghasilan suaminya, Maruf (50) sebagai buruh tani, sebesar Rp 60 ribu sehari tak mencukupi.

Ane dan suami telah menyiapkan rencana cadangan yakni naik kereta api jika ambulans benar-benar dihentikan. Lebih murah dibanding moda angkutan umum lainnya. Sedangkan untuk biaya makan sehari-hari selama berobat, biasanya mengandalkan pemberian di rumah singgah IJIP PLN Bandung.

Zyandra bukan hanya mengalami down syndrome. Ia juga mengidap hipotiroid kongenital, microcephaly di otak kiri yang menyebabkan kejang, TB, laryngomalacia, dan infeksi CMV. Setiap bulan ia harus berobat ke beberapa poliklinik di Bandung—RS Hasan Sadikin dan RS Mata Cicendo. Sekali berangkat, keluarga ini bisa menghabiskan waktu seminggu hingga sepuluh hari.

“Uang jualan Zulfa buat ongkos karena untuk berebot sudah ditanggung BPJS dan makan dikasih rumah singgah,” ujar Ane.

Kepala Desa Situsaeur, Agus Mulyadi, membenarkan keterbatasan anggaran desa untuk membantu warganya. Namun dia enggan menyebutkan bila pemotongan anggaran akan berdampak terhadap pelayanan terhadap masyarakat. Ia mengaku bersyukur pemerintah pusat masih mau memberikan dana bagi desa.

Ia mengaku, anggaran sosial yang disiapkan mencapai Rp 20 juta yakni untuk penanganan stunting sebesar Rp 10 juta dan kegiatan kebencanaan sebesar Rp 10 juta. Dana desa yang diterima setiap tahunnya mencapai Rp 1,1 miliar.

“Anggaran segitu, ya dibilang gak cukup ya gak cukup. Dibilang cukup, ya tergantung kita mengelolanya,” ujar Agus.

Agus mengaku belum memikirkan langkah apa yang dilakukan dengan pemotongan anggaran tersebut. Namun ia akan tetap mempertahankan pos anggaran untuk kegiatan sosial.

“Untuk yang ke depan saya belum dipikirkan, yang penting warga saya terurus. Hari ini masih masih berpikir memperbaiki rumah warga yang roboh,” ujar Agus.

Menurut Agus, bantuan yang diberikan desa untuk keluarga Ane, berupa biaya transportasi dan mobil ambulans. Sekali berangkat, anggaran yang dibutuhkan menghabiskan Rp 500 ribu. Selain Zulfa, desa juga menghadapi kasus lain, seperti penanganan balita stunting dan anak dengan leukemia pada tahun sebelumnya. Saat ini, tercatat ada tiga balita yang sedang menjalani terapi dan belum bisa berjalan.

Namun, untuk menambal kekurangan dana itu, perangkat desa menggalakan keterlibatan warga dengan menggalang dana swadaya. “Alhamdulillah ada donasi seperti dari kader, dari RW, ada uang kas seperti perelek 1.000,” pungkas Agus.

Pengurangan dana desa ini juga menimbulkan keresahan. Sejumlah ketua Rukun Warga (RW) di Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, berencana mengajukan pengunduran. Itikad itu mereka ungkapkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APBDes) 2026. Mereka mengeluh mendapat protes dari masyarakat karena tidak ada pembangunan, salah satunya penyedia air bersih. Air sumur milik warga diduga mengandung ecoli dengan warna air kuning.

Alasan tidak adanya pembangunan fisik ini karena format pengalokasian anggaran sudah ditentukan. Seperti BLT, anggaran ketahanan pangan sebesar 20 persen dan anggunan untuk permodalan koperasi merah putih Sebasar 30 persen dari APBDes.

“Kita jadi serba bingung, APBDes untuk tahun depan belum kami susun. Kemungkinan pembangunan fisik tidak akan ada. Tapi ini dilema juga karena masih banyak yang perlu dibangun,” ujar Anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD) Pasawahan, Yudi Sopandi.

Pendapatan Desa tahun depan diperkirakan akan mengalami penurunan sekitar 20 persen. Selain dari pemerintah pusat, dana yang bersumber dari kabupaten juga (Alokasi Dana Desa) akan mengalami penurunan. Dana ini digunakan untuk membayar penghasilan tetap (Siltap) aparatur desa, BPD, RT, RW hingga kader Posyandu.

Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan dari pemerintah Kabupaten Garut. Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina, belum memberikan jawaban. Pesan singkat yang dilayangkan melalui ajudannya belum mendapatkan tanggapan. (SZM)