GARUT | Priangan.com – Pemerintah Kabupaten Garut menegaskan bahwa kepuasan masyarakat adalah tolok ukur utama keberhasilan transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, dalam kegiatan sosialisasi Peta Rencana SPBE di Ruang Rapat Setda, Selasa (6/5/2025).
Dalam arahannya, Nurdin menekankan bahwa keberhasilan SPBE tidak sekadar dinilai dari kelengkapan dokumen atau indikator administratif, melainkan dari seberapa puas masyarakat dalam menerima pelayanan publik yang mudah, cepat, dan dapat diandalkan melalui sistem digital.
“Intinya adalah bagaimana masyarakat merasa terlayani dengan baik. Ketika mereka mudah mengakses layanan, mendapatkan solusi cepat, dan puas dengan hasilnya, maka di situlah keberhasilan SPBE tercapai,” ujar Nurdin.
Fenomena masyarakat yang lebih memilih mengadu lewat media sosial atau langsung ke pejabat daerah, menurut Sekda, menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem pelayanan dan harapan publik. Ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah menjembatani harapan masyarakat dengan sistem yang terintegrasi dan responsif.
Lebih jauh, Sekda juga menyinggung soal pentingnya peran aplikasi seperti Garut Hebat dan E-Office, yang diharapkan menjadi wajah baru pelayanan publik di era digital. Meski sudah diperkenalkan sejak beberapa waktu lalu, implementasinya dinilai masih belum optimal.
“Saya minta Diskominfo benar-benar mengawal aplikasi ini agar tidak berhenti pada tahap rencana. Kita ingin aplikasi yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepercayaan publik. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu mengurangi potensi penyimpangan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan birokrasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, Margiyanto, menyampaikan bahwa SPBE Kabupaten Garut terus menunjukkan kemajuan. Nilai evaluasi SPBE meningkat dari 3,25 poin pada 2021 menjadi 3,89 poin di akhir 2024. Meski begitu, ia mengakui bahwa sejumlah domain seperti manajemen SPBE dan audit TIK masih perlu diperkuat.
“Alhamdulillah tahun ini kami sudah mulai audit TIK bersama Inspektorat, walau sifatnya internal. Tapi ini langkah awal untuk menyiapkan audit eksternal, harapannya bisa menggandeng BRIN di evaluasi 2026 nanti,” jelas Margiyanto.
Diskominfo juga tengah menyusun master plan arsitektur SPBE sebagai kelanjutan dari penyusunan arsitektur di tahun sebelumnya. Selain itu, ada arahan dari Bupati dan Wakil Bupati agar semua pengembangan aplikasi digital ke depan dilaksanakan terpusat di Diskominfo untuk menjamin efisiensi dan integrasi sistem.
Dengan semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah terhadap digitalisasi, sosialisasi SPBE ini diharapkan menjadi titik awal untuk membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan fokus pada kebutuhan warga.
“Transformasi digital bukan hanya soal sistem, tapi soal kepuasan masyarakat. Itulah barometer kita,” tegas Sekda di akhir arahannya. (Az)
