CARACAS | Priangan.com – Pemerintah Venezuela mengeluarkan pernyataan keras dengqn mengecam penyitaan sebuah kapal tanker minyak oleh Amerika Serikat, pada Sabtu, 20 Desember 2025. Caracas menyebut tindakan tersebut sebagai “pembajakan” yang dinilai bertujuan melemahkan kedaulatan Venezuela sekaligus menguasai sumber daya energinya.
Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan insiden itu merupakan perampasan kapal sipil di perairan internasional. Pemerintah juga menuduh aparat militer AS menahan awak kapal secara paksa, sebuah tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Caracas menegaskan penyitaan tersebut bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola tekanan berkelanjutan terhadap Venezuela. Pemerintah menggambarkan langkah Washington sebagai pendekatan kolonial yang merampas kekayaan alam dan memaksakan kehendak politik AS. Venezuela menyatakan akan membawa kasus ini ke berbagai forum internasional.
Di pihak lain, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem mengonfirmasi bahwa pasukan Amerika Serikat menyita tanker tersebut dalam operasi penegakan hukum. Ia menyebut tindakan itu sebagai bagian dari upaya menghentikan ekspor minyak Venezuela yang berada di bawah rezim sanksi. Operasi tersebut dilakukan menyusul perintah Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan apa yang disebut sebagai “blokade total” terhadap kapal-kapal tanker Venezuela.
Presiden Venezuela Nicolás Maduro sebelumnya menuduh Washington berupaya menggulingkan pemerintahannya dan menggantinya dengan rezim yang berpihak pada AS serta bersedia menyerahkan kedaulatan dan sumber daya negara. Ia menyamakan praktik penyitaan kapal tersebut dengan “pembajakan modern” dan menyebutnya sebagai bentuk diplomasi koersif.
Trump secara terbuka mengaitkan kebijakan kerasnya dengan isu minyak, dengan menuding Venezuela telah mengambil aset energi Amerika Serikat. Ia juga memperingatkan kemungkinan pengerahan kekuatan militer besar jika Caracas tidak memenuhi tuntutan Washington.
Eskalasi ketegangan ini turut menjadi perhatian sejumlah negara, termasuk Rusia dan China. Keduanya memperingatkan bahwa peningkatan kehadiran militer AS serta praktik penyitaan kapal berpotensi mengganggu stabilitas kawasan, seraya menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dan mematuhi hukum internasional. (Zia)
