GARUT | Priangan.com – Pemerintah Kabupaten Garut mulai menyusun langkah serius untuk membenahi kawasan Pasar Guntur Ciawitali dan Terminal Guntur.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin bersama Wakil Bupati Putri Karlina turun langsung meninjau dua lokasi strategis di Kecamatan Tarogong Kidul tersebut.
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari rencana revitalisasi yang tengah dipertimbangkan untuk memodernisasi pasar dan terminal yang telah beroperasi sejak pertengahan 1980-an.
“Bangunan pasar ini sudah mendekati usia empat dekade, jadi memang waktunya kita evaluasi dan tata kembali agar lebih nyaman dan tertata untuk masyarakat,” ujar Syakur saat meninjau kawasan Pasar Guntur.
Menurutnya, revitalisasi bukan hanya menyasar fisik bangunan, tapi juga pengaturan tata letak kios, sirkulasi pengunjung, dan kenyamanan pedagang agar roda perekonomian bisa bergerak lebih dinamis.
Sementara itu, Wabup Putri Karlina menyoroti masalah banjir yang kerap terjadi di area sekitar Puskesmas Haurpanggung, tak jauh dari Pasar Guntur.
Ia menyebut bahwa salah satu penyebab utama genangan air adalah minimnya saluran masuk ke gorong-gorong yang sudah ada.
“Gorong-gorongnya memang ada, tapi jalur masuk airnya sangat terbatas. Ini menyebabkan aliran air tidak tertampung dengan optimal, apalagi saat hujan deras,” jelas Putri.
Putri mendorong kolaborasi aktif antara warga dan pemerintah di tingkat lokal, mulai dari RT, RW, hingga kecamatan, untuk ikut terlibat dalam penanganan banjir.
Ia juga mengisyaratkan perlunya pembongkaran atau perbaikan saluran jika ingin kawasan tersebut benar-benar bebas dari genangan.
“Hari ini adalah waktunya bebenah. Jika perlu ada pembongkaran, kita lakukan. Yang penting persoalan banjir bisa teratasi,” tegasnya.
Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk penataan ulang kawasan ekonomi dan transportasi Garut agar lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman dan kondisi lingkungan.
Revitalisasi Pasar Guntur dan Terminal Guntur diharapkan tak hanya mempercantik wajah kota, tapi juga meningkatkan kualitas layanan publik dan kenyamanan warga. (Az)