WASHINGTON | Priangan.com – Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mengambil langkah drastis terhadap Universitas Harvard dengan mencabut izin kampus tersebut untuk menerima mahasiswa asing.
Keputusan ini diumumkan pada Kamis (23/5/2025), menyusul pemblokiran dana federal senilai 2,2 miliar dolar AS terhadap sejumlah lembaga pendidikan tinggi.
Dalam pernyataan resminya, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menyebutkan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari sanksi atas dugaan pelanggaran serius yang melibatkan kampus Ivy League tersebut.
Pemerintah menuduh Harvard telah memfasilitasi aksi kekerasan, memicu sentimen antisemit, serta memiliki afiliasi yang dianggap mencurigakan dengan aktor asing.
“Langkah ini merupakan peringatan keras bagi semua lembaga pendidikan tinggi yang dianggap tidak mematuhi prinsip dasar keamanan nasional dan nilai-nilai Amerika,” kata Noem.
Pemerintah federal memberi Harvard tenggat waktu selama 72 jam untuk memenuhi permintaan penyelidikan, termasuk menyerahkan data mahasiswa yang dikenai sanksi disipliner dalam lima tahun terakhir, serta dokumentasi berupa rekaman aktivitas kampus yang dinilai mengandung unsur kekerasan atau pelanggaran hukum.
Selain membekukan penerimaan mahasiswa asing baru, pemerintah juga mewajibkan mahasiswa internasional yang saat ini terdaftar untuk segera mencari alternatif institusi lain jika ingin mempertahankan status visa mereka.
Menanggapi keputusan ini, pihak Universitas Harvard melalui juru bicaranya, Jason Newton, menyatakan bahwa pihaknya akan meninjau kebijakan tersebut secara hukum.
Ia menegaskan komitmen Harvard untuk tetap menjadi ruang akademik global yang terbuka dan inklusif bagi pelajar dari seluruh dunia.
“Kami akan mempertahankan posisi kami dalam mendukung keberagaman dan kebebasan akademik, serta menolak intervensi politik yang mengancam integritas universitas,” ujar Newton.
Harvard juga menyatakan keprihatinan terhadap potensi dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap reputasi pendidikan tinggi Amerika di mata internasional.
Akademisi dan pengamat pendidikan pun memperingatkan bahwa tindakan ini bisa merusak citra AS sebagai tujuan utama pelajar global dan membatasi pertukaran ilmu lintas negara. (Zia)
