TASIKMALAYA | Priangan.com – Gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah turut menjadi perhatian serius Koalisi Masyarakat Sipil dan Lintas Iman Tasikmalaya. Mereka menyerukan agar perjuangan aspirasi rakyat tidak bertabrakan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil yang bergantung pada aktivitas sehari-hari.
Ketua BPC HIPMI Tasikmalaya, Arif Hidayat Putra, yang mewakili pernyataan koalisi, mengingatkan bahwa demokrasi semestinya berjalan seiring dengan keberlangsungan hidup warga.
“Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional. Tapi jangan sampai dampaknya justru mematikan warung, menutup pasar, atau menghambat distribusi barang. Itu akan merugikan rakyat kecil yang justru kita bela,” tegas Arif, Senin (2/9/2025).
Ia mencontohkan, pelaku UMKM, pedagang, dan buruh harian sangat rentan terguncang bila terjadi aksi yang menghambat aktivitas ekonomi. “Kalau demonstrasi tidak terkendali, dampaknya langsung dirasakan masyarakat bawah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Tasikmalaya, Ucu Nurdin, menekankan agar setiap gerakan massa tetap menjunjung nilai persaudaraan. Menurutnya, aksi rakyat tidak boleh bergeser menjadi sumber perpecahan.
“Demo adalah jalan untuk menuntut keadilan. Tapi kita harus ingat, perjuangan ini untuk kepentingan rakyat, bukan melawan rakyat. Jangan sampai ada warga yang dirugikan hanya karena aspirasi tidak dikelola dengan baik,” ujar Ucu.
Ucu juga meminta aparat keamanan bersikap lebih persuasif. “Kami ingin aparat hadir melindungi, bukan menakuti. Pendekatan represif hanya akan meninggalkan luka sosial,” katanya.
Koalisi menegaskan, komitmen mereka adalah menjaga agar aksi-aksi tetap damai, tertib, dan bermartabat. “Mari kita tunjukkan bahwa Tasikmalaya bisa menjadi contoh bagaimana menyampaikan kritik tanpa mengorbankan harmoni sosial maupun ekonomi rakyat,” tutup Arif.
Koalisi Masyarakat Sipil dan Lintas Iman Tasikmalaya beranggotakan GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, ISRA, Sajajar, FBTI, Lakpesdam NU, Peradi, JAI, Pemuda Katolik, hingga HIPMI. (yna)
