TASIKMALAYA | Priangan.com – Rencana pengadaan sarung di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya menuai tanda tanya. Dalam dokumen RUP Penyedia yang tayang di Sirup Inaproc Tahun Anggaran 2026, judul kegiatan yang dicantumkan berbeda dengan uraian barang yang diadakan.

Pada paket “Belanja Bahan-Bahan Lainnya – Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kepemudaan Batch 1, 2” dengan total pagu Rp172.835.000, uraian pekerjaan yang tercantum justru pengadaan sarung dengan spesifikasi setara Wadimor dan setara BHS Gold. Paket ini menggunakan metode pengadaan langsung dan dijadwalkan pada Januari 2026.

Sementara itu, paket “Belanja Bahan-Bahan Lainnya – Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan/Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kepemudaan Batch 3” senilai Rp62.280.000 juga berisi uraian pengadaan sarung dengan spesifikasi setara Wadimor.

Jika ditotal, anggaran pengadaan sarung dalam dua paket tersebut mencapai Rp235.115.000.

Aktivis Tasikmalaya, Nana Mardiana, menilai ketidaksesuaian antara judul kegiatan dan isi pengadaan berpotensi membingungkan publik dan harus dijelaskan secara terbuka.

“Judulnya fasilitasi silaturahmi dan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan, tapi yang muncul di uraian justru pengadaan sarung. Ini perlu dijelaskan, apakah sarung menjadi kebutuhan utama kegiatan atau hanya bagian kecil dari rangkaian acara,” ujar Nana kepada Priangan.com, Jumat (20/2/2026).

Ia menegaskan bahwa penggunaan APBD harus transparan dan konsisten antara nomenklatur kegiatan dan realisasi belanjanya. Menurutnya, jika memang sarung dibagikan sebagai bagian dari kegiatan, maka harus dijelaskan jumlah unit, penerima, serta urgensinya dalam konteks peningkatan kapasitas pemuda.

“Jangan sampai publik menilai ada ketidaksinkronan antara perencanaan dan substansi kegiatan. Anggaran ratusan juta rupiah itu bukan angka kecil. Harus jelas manfaat dan dampaknya,” tegasnya.

Nana juga menyoroti penggunaan metode pengadaan langsung dalam kedua paket tersebut. Ia meminta agar prosesnya tetap akuntabel dan terbuka untuk menghindari polemik di kemudian hari.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Disporabudpar Kota Tasikmalaya terkait detail pengadaan sarung dalam kegiatan silaturahmi dan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan tersebut. (yna)