Temuan BPK

  • Utang BPJS Menggunung Sejak 2020, Pemkab Ciamis Disebut Abaikan Hak Jaminan Kesehatan ASN

    Utang BPJS Menggunung Sejak 2020, Pemkab Ciamis Disebut Abaikan Hak Jaminan Kesehatan ASN

    CIAMIS | Priangan.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan serius terkait keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Hingga akhir 2024, Pemkab tercatat masih menanggung tunggakan besar kepada BPJS Kesehatan yang belum mampu dibayarkan, dengan total mencapai Rp51,99 miliar. Seluruh utang tersebut merupakan akumulasi iuran wajib pegawai sebesar 4 persen yang menumpuk sejak 2020 dan tak kunjung

    READ MORE
  • BPK Temukan Honor Tenaga Ahli Bayangan di Proyek Rp1,9 Miliar Diskopukmindag

    BPK Temukan Honor Tenaga Ahli Bayangan di Proyek Rp1,9 Miliar Diskopukmindag

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Dugaan manipulasi administrasi kembali mencoreng tata kelola proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan mencengangkan di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopukmindag) tahun anggaran 2024: satu tenaga ahli menerima honor Rp39,96 juta, padahal tidak pernah bekerja sama sekali. Temuan ini berasal dari audit terhadap sembilan

    READ MORE
  • Anggaran BOK Sejumlah Puskesmas di Kota Tasikmalaya Dipakai untuk Family Gathering dan Bingkisan

    Anggaran BOK Sejumlah Puskesmas di Kota Tasikmalaya Dipakai untuk Family Gathering dan Bingkisan

    TASIKMALAYA | Priangan.com — Uang negara yang seharusnya untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat justru diduga dipakai untuk bersenang-senang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di sejumlah Puskesmas Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2024. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan tahun ini, BPK mencatat kegiatan senilai Rp84.740.000 tidak

    READ MORE
  • BPK Bongkar Kebocoran PAD Parkir dan KIR di Dishub Kota Tasikmalaya

    BPK Bongkar Kebocoran PAD Parkir dan KIR di Dishub Kota Tasikmalaya

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyingkap borok lama di tubuh birokrasi Kota Tasikmalaya. Di tengah upaya Pemkot meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), justru Dinas Perhubungan (Dishub) tercatat sebagai salah satu instansi dengan temuan serius dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD 2024. BPK menemukan indikasi kebocoran PAD pada dua sektor vital:

    READ MORE
  • BPK Bongkar Proyek Sekolah Asal Jadi di Kota Tasikmalaya: Uang Rakyat Ratusan Juta Terancam Hilang

    BPK Bongkar Proyek Sekolah Asal Jadi di Kota Tasikmalaya: Uang Rakyat Ratusan Juta Terancam Hilang

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Kualitas pembangunan dan rehabilitasi sekolah di Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 menemukan adanya penyimpangan dalam sejumlah proyek pendidikan yang berpotensi merugikan keuangan daerah ratusan juta rupiah. BPK mencatat sedikitnya terdapat kekurangan volume

    READ MORE
  • Aset Rp7,7 Miliar Terbengkalai, BPK Temukan Pengelolaan Objek Wisata Karang Resik Tak Sesuai Perjanjian

    Aset Rp7,7 Miliar Terbengkalai, BPK Temukan Pengelolaan Objek Wisata Karang Resik Tak Sesuai Perjanjian

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan serius dalam pengelolaan Objek Wisata Karang Resik di Kota Tasikmalaya. Aset wisata milik Pemerintah Kota Tasikmalaya senilai Rp7.724.250.000,00 itu terbengkalai dan tidak memberikan manfaat finansial bagi daerah sebagaimana mestinya. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2024 yang dirilis pada

    READ MORE
  • Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya: Kekurangan Pajak Bukan Cuma di Sini, tapi di Semua DPRD

    Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya: Kekurangan Pajak Bukan Cuma di Sini, tapi di Semua DPRD

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid, angkat bicara menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait adanya kekurangan pembayaran pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp1,07 miliar dari gaji dan tunjangan pimpinan serta anggota dewan. Wahid menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan hanya terjadi di Tasikmalaya, melainkan di seluruh DPRD kabupaten/kota maupun provinsi se-Indonesia.

    READ MORE
  • BPK Temukan Penyimpangan di 13 Kecamatan, Bupati Garut: Itu Bukan di Zaman Saya

    BPK Temukan Penyimpangan di 13 Kecamatan, Bupati Garut: Itu Bukan di Zaman Saya

    GARUT | Priangan.com – Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024, sebanyak 13 kecamatan di Kabupaten Garut diwajibkan mengembalikan uang negara dengan total mencapai Rp 2,1 miliar. Temuan ini berasal dari penyimpangan dalam penggunaan anggaran di kecamatan-kecamatan tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menjelaskan bahwa batas waktu pengembalian dana tersebut adalah

    READ MORE

Latest Posts

2025© Copyright Priangan Media Partners Klik disini untuk tau lebih banyak