BPK Bongkar Proyek Sekolah Asal Jadi di Kota Tasikmalaya: Uang Rakyat Ratusan Juta Terancam Hilang
- Daily News
- Oktober 20, 2025
Temuan BPK
- Home
- Temuan BPK
BPK Bongkar Proyek Sekolah Asal Jadi di Kota Tasikmalaya: Uang Rakyat Ratusan Juta Terancam Hilang
- Daily News
- Oktober 20, 2025
TASIKMALAYA | Priangan.com – Kualitas pembangunan dan rehabilitasi sekolah di Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 menemukan adanya penyimpangan dalam sejumlah proyek pendidikan yang berpotensi merugikan keuangan daerah ratusan juta rupiah. BPK mencatat sedikitnya terdapat kekurangan volume
READ MORE
Aset Rp7,7 Miliar Terbengkalai, BPK Temukan Pengelolaan Objek Wisata Karang Resik Tak Sesuai Perjanjian
- Daily News
- Oktober 14, 2025
TASIKMALAYA | Priangan.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan serius dalam pengelolaan Objek Wisata Karang Resik di Kota Tasikmalaya. Aset wisata milik Pemerintah Kota Tasikmalaya senilai Rp7.724.250.000,00 itu terbengkalai dan tidak memberikan manfaat finansial bagi daerah sebagaimana mestinya. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2024 yang dirilis pada
READ MORE
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya: Kekurangan Pajak Bukan Cuma di Sini, tapi di Semua DPRD
- Daily News
- September 20, 2025
TASIKMALAYA | Priangan.com – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid, angkat bicara menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait adanya kekurangan pembayaran pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp1,07 miliar dari gaji dan tunjangan pimpinan serta anggota dewan. Wahid menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan hanya terjadi di Tasikmalaya, melainkan di seluruh DPRD kabupaten/kota maupun provinsi se-Indonesia.
READ MORE
BPK Temukan Penyimpangan di 13 Kecamatan, Bupati Garut: Itu Bukan di Zaman Saya
- Daily News
- Juli 23, 2025
GARUT | Priangan.com – Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024, sebanyak 13 kecamatan di Kabupaten Garut diwajibkan mengembalikan uang negara dengan total mencapai Rp 2,1 miliar. Temuan ini berasal dari penyimpangan dalam penggunaan anggaran di kecamatan-kecamatan tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menjelaskan bahwa batas waktu pengembalian dana tersebut adalah
READ MORE