Program Barak Militer

Forum KPAID Jabar: Anak yang Sudah Divonis Bisa Jadi Prioritas Masuk Barak Militer
- Daily News
- Mei 13, 2025
TASIKMALAYA | Priangan.com – Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Barat, Ato Rinanto, menyarankan agar anak-anak yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan dan saat ini berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi kelompok prioritas untuk program barak militer yang sedang diwacanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Ato, saat ini terdapat ratusan
READ MORE
Tak Semua Bisa Masuk Barak, Forum KPAID Jabar Soroti Ragam Masalah Anak yang Lebih Kompleks
- Daily News
- Mei 13, 2025
TASIKMALAYA | Priangan.com – Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Barat, Ato Rinanto, menyatakan bahwa pendekatan barak militer untuk menangani kenakalan remaja tidak bisa diterapkan secara seragam kepada semua anak. Menurutnya, karakteristik masalah yang dihadapi anak sangat beragam dan memerlukan penanganan yang disesuaikan. “Kita lihat data di berbagai Polres dan Polresta di
READ MORE

Forum KPAID Jabar Dukung Program Barak Militer: Kenakalan Anak Sudah Lampaui Logika Hukum
- Daily News
- Mei 13, 2025
TASIKMALAYA | Priangan.com — Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Barat, Ato Rinanto, menyatakan dukungannya terhadap program barak militer yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya menanggulangi maraknya kenakalan remaja. Menurut Ato, fenomena kenakalan anak saat ini sudah jauh melampaui kecepatan logika hukum maupun logika orang tua. “Kami menyambut baik program
READ MORE
Program Barak Militer Gubernur Jabar Dibiayai APBD, Dewan: Kami Tidak Pernah Diajak Bicara!
- Daily News
- Mei 10, 2025
BANDUNG | Priangan.com – Program pembinaan pelajar di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menuai sorotan, kali ini bukan soal konsepnya, tetapi soal proses anggarannya. Dana sebesar Rp6 miliar yang digunakan untuk membiayai pelatihan siswa di lingkungan militer ternyata tidak pernah melalui pembahasan resmi bersama DPRD Jawa Barat. Anggota Komisi V
READ MORE

Forum KPAID Jabar: Anak yang Sudah Divonis Bisa Jadi Prioritas Masuk Barak Militer