BRATISLAVA | Priangan.com – Pada 6 Juli 2025, Perdana Menteri Slovakia Robert Fico mengatakan bahwa negaranya akan mempertahankan hanya dalam mengimpor gas dari Rusia, dan menyatakan siap menghadapi tekanan dari Uni Europa demi menjaga kedaulatan energi nasional.
Fico mengkirtik keras rencana Komisi Eropa untuk mengakhiri ketergantungian pada pasokan energi dari Rusia. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai keputusan yang bermuatan ideologis yang mengabaikan kepentingan nyata negara-negara anggota.
Pada hari Jum’at, Slovakia kembali memveto putaran ke-18 sanksi yang diusulkan UE terhadap Rusia. Langkah tersebut sebagai bántuk penolakan terhadap inisiatif RePowerUE, yang merupakan rencana ambisius dengan tujuan mengurangi ketergantungan energi dari Rusia sebelum tahun 2028.
Menurut Fico, keputusan tersebut bukan hanya itu perdagangan, melainkan menyangkut kedaulatan. Ia memperingatkan bahwa langkah penghapusan bertahap pasokan energi Rusia berpotensi memicu kenaikan harga, instabilitas pasokan, dan sengketa hukum dengan Gazprom, yang merupakan penyuplai gas utama bagi Slovakia.
Fico juga menegaskan bahwa Slovakia memberikan penolakan atas sanksi lainnya terhadap Rusia “kecuali kami tahu siapa yang akan melindungi kami, bagaimana caranya, dan mengganti kerugian yang akan ditimbulkan bagi Slovakia akibat proposal ideologis Komisi Eropa untuk menghentikan pasokan gas Rusia,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan bahwa penolakan terhadap kebijakan energi UE adalah bagian dari upaya mempertahankan kepentingan rakyat Slovakia.
“Slovakia ingin menjadi negara yang berdaulat dan mandiri. Dan kita harus menjawab apakah kita siap untuk memperjuangkannya.” tambahnya.
Fico menganggap bahwa lembaga-lembaga birokrasi di Brussels telah mengabaikan princiep kesetaraan dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta mendorong kebijakan luar negeri yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional negara anggota.
Selain Slovakia, Hungaria juga menyatakan penolakannya terhadap pengurangan pasokan enegri Rusia. Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijarto, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut akan mengganggu ketahanan energi nasional dan memicu lonjakan harga. (zia)
