TASIKMALAYA | Priangan.com – Penerimaan siswa baru di tingkat Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMAN/SMKN) tahun ajaran 2025/2026 kembali menyisakan cerita getir. Di tengah semangat sistem zonasi dan afirmasi yang digagas pemerintah untuk mewujudkan keadilan dalam akses pendidikan, praktik-praktik penyimpangan justru bermunculan.
Salah satu yang kini menjadi sorotan di Tasikmalaya adalah maraknya penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh keluarga mampu sebagai “jalan pintas” masuk sekolah negeri favorit.
Puja Laksana, warga Kecamatan Indihiang, menjadi salah satu orang tua yang harus menelan kekecewaan pahit. Anak sulungnya gagal diterima di SMAN 2 Tasikmalaya—sekolah yang berjarak hanya 1,2 kilometer dari rumah mereka—karena kalah bersaing dengan siswa lain yang memanfaatkan jalur SKTM.
“Secara sistem online, anak saya lolos verifikasi awal. Tapi akhirnya tersingkir karena kuota SKTM sudah terisi. Ironisnya, saya tahu beberapa teman anak saya yang keluarganya tergolong mampu, justru lolos karena pakai SKTM dari kelurahan,” ujar Puja, Rabu (9/7/2025).
Ia mengaku harus mendaftarkan anaknya ke SMAN 6, yang jaraknya dua kilometer lebih jauh dari tempat tinggal. “Padahal sekolah yang dekat dengan rumah ada. Tapi katanya sudah penuh. Rasanya tidak adil. Yang benar-benar dekat dan layak secara zonasi, justru tersingkir oleh sistem yang dimanfaatkan pihak lain,” tambahnya.
Kisah Puja bukan satu-satunya. Keluhan serupa muncul dari berbagai kecamatan di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. SKTM yang semestinya menjadi sarana afirmatif bagi anak dari keluarga tidak mampu, justru dijadikan “celah legal” oleh sebagian orang tua untuk menyiasati ketatnya persaingan masuk sekolah favorit.
“Ini problem lama yang belum selesai,” ujar Anne Yuniarti, pemerhati pendidikan di Kota Tasikmalaya. “SKTM seharusnya menyasar mereka yang paling membutuhkan. Tapi realitas di lapangan, banyak orang tua yang punya rumah, kendaraan, dan penghasilan stabil, bisa mendapatkan SKTM hanya karena relasi atau tekanan sosial,” ujarnya.
Menurut Anne, penyalahgunaan SKTM adalah bentuk ketimpangan baru dalam sistem pendidikan. “Bukan hanya mencederai semangat keadilan, tapi juga merebut hak anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Kalau ini terus dibiarkan, akan tumbuh ketidakpercayaan publik terhadap sistem PPDB,” tegasnya.
Banyak pihak menilai lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan turut memperparah masalah. Validasi SKTM selama ini masih bersifat administratif tanpa verifikasi lapangan yang kuat. Bahkan, beberapa kelurahan dituding terlalu mudah menerbitkan surat tanpa memastikan status ekonomi pemohon.
“Ketegasan pemerintah daerah dan transparansi sekolah menjadi kunci. SKTM harus melalui proses seleksi ketat dan terpantau. Kalau perlu, melibatkan pihak ketiga seperti RT, RW, atau tokoh masyarakat untuk verifikasi lapangan,” saran Anne.
Ia juga mengusulkan agar kuota afirmasi dipadukan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai basis penerbitan SKTM, bukan hanya surat rekomendasi dari kelurahan.
Fenomena ini sekaligus membuka diskusi lebih luas tentang persepsi masyarakat terhadap sekolah negeri dan sekolah favorit. Banyak orang tua masih menganggap kualitas pendidikan hanya ada di sekolah tertentu, padahal saat ini hampir semua sekolah negeri memiliki standar pelayanan dan kurikulum yang sama.
“Harus ada edukasi publik bahwa kualitas pendidikan tak melulu ditentukan oleh nama besar sekolah. Pemerintah juga mesti mendorong pemerataan fasilitas dan guru agar tak muncul sekolah yang sangat favorit dan sekolah yang ‘dibuang’,” ujar Anne.
Dalam konteks lebih luas, kisruh SKTM menjadi cermin bahwa sistem seleksi penerimaan siswa baru masih jauh dari kata tuntas. Tanpa pembenahan menyeluruh—baik dari regulasi, pengawasan, hingga kesadaran moral masyarakat—mimpi tentang akses pendidikan yang adil dan merata bisa terus tertunda. (yna)
