TASIKMALAYA | Priangan.com – Tiga minggu sudah sejak tahap wawancara seleksi jabatan empat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya rampung. Namun hingga kini, hasilnya belum juga diumumkan. Di balik jeda waktu yang panjang itu, muncul dugaan adanya tarik-menarik kepentingan di lingkar birokrasi.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang Muhammad Syams, menyebut penundaan pengumuman hasil seleksi bukan sekadar masalah teknis, melainkan cermin dari persoalan yang lebih dalam: perebutan pengaruh.
“Aroma permainan di balik layar tercium kuat. Ada pihak-pihak yang berlomba mendekat ke lingkar kekuasaan agar mendapat restu. Ini bukan rahasia umum lagi,” ujarnya, Senin (27/10/2025).
Menurut Asep, kabar tentang promotor-promotor tertentu yang ikut mengatur arah seleksi semakin menguat. Ia bahkan menyebut ada indikasi kepentingan yang sudah “beraroma angka.”
“Kami tidak ingin menuduh tanpa dasar, tapi sinyal permainan seperti itu banyak terdengar. Kalau dibiarkan, sistem promosi ASN kehilangan makna meritnya,” tegasnya.
Politikus PKB itu menilai, semangat reformasi birokrasi yang dibangun melalui sistem manajemen talenta ASN di Kota Tasikmalaya belum berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai seleksi jabatan masih rentan disusupi kepentingan karena tidak ditopang data kompetensi dan sistem digital yang kuat.
“Kalau sistemnya transparan, tidak akan ada ruang untuk permainan. ASN bisa tahu posisinya, dan publik bisa ikut mengawasi. Tapi sekarang, semuanya masih seperti ruang gelap,” katanya.
Asep juga menyoroti tahapan wawancara yang kerap dijadikan alasan penundaan hasil seleksi. Padahal, menurutnya, wawancara hanyalah instrumen tambahan, bukan penentu utama.
“Wawancara bukan segalanya. Kalau manajemen talenta sudah sempurna, cukup nilai objektif dari rekam jejak dan kompetensi yang berbicara,” ucapnya.
DPRD mendesak Pemerintah Kota Tasikmalaya segera merampungkan hasil seleksi dengan menjunjung prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. Ia menilai publik sudah terlalu sering disuguhi drama tarik-ulur jabatan yang seharusnya menjadi ajang prestasi ASN, bukan perebutan kekuasaan.
“Ini soal integritas birokrasi. Kalau prosesnya bersih, publik akan percaya. Tapi kalau yang muncul justru aroma kepentingan, maka kepercayaan itu akan hilang,” pungkas Asep.
Hingga kini, empat jabatan kepala dinas di lingkungan Pemkot Tasikmalaya masih kosong. Dan publik masih menunggu: siapa yang benar-benar terpilih karena kompetensi — dan siapa yang menang karena koneksi. (yna)
