GARUT | Priangan.com – Mengelola anggaran sekolah, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bukan sekadar soal administrasi, tapi juga soal integritas. Itulah pesan utama dalam kegiatan penyuluhan hukum yang digelar Dewan Pendidikan Kabupaten Garut di Aula BJB Cabang Garut, Rabu (13/8/2025).

Acara ini melibatkan satuan pendidikan tingkat Dikmas, SD, hingga SMP se-Kabupaten Garut. Fokusnya adalah meningkatkan pemahaman hukum agar pengelolaan anggaran sekolah berjalan transparan, akuntabel, dan terhindar dari jerat tindak pidana korupsi.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Garut, Asep Wawan, menilai kegiatan ini menjadi bekal penting bagi para kepala sekolah. Menurutnya, masih banyak yang belum memahami secara rinci aturan penggunaan dana BOS.

“Dengan kegiatan ini tentu kita merasa terbantu. Kepala sekolah jadi paham bagaimana menggunakan anggaran BOS secara tepat, sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Nanang Sofyan Hambali, mengingatkan bahwa dana BOS adalah transfer dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik. Dana tersebut wajib dipertanggungjawabkan secara benar di setiap tahap penggunaan.

“BOS ini bukan dana bebas pakai. Ada aturan dan standar akuntabilitas yang harus dipenuhi. Harapan kami, setelah penyuluhan ini, persoalan penyalahgunaan anggaran bisa diminimalisir,” tegasnya.

Ketua pelaksana kegiatan, Asep Nurjaman, menambahkan bahwa lemahnya pemahaman regulasi sering menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan. Melalui edukasi hukum, pihaknya ingin menutup celah tersebut.

“Kami ingin kepala sekolah dan pengelola anggaran memahami risiko hukum dari setiap keputusan. Pengelolaan yang transparan bukan hanya mencegah korupsi, tapi juga melindungi sekolah dari masalah hukum,” jelasnya.

Dewan Pendidikan menegaskan, ke depan pihaknya akan terus mendorong pelatihan serupa secara berkala. Tujuannya agar pengelolaan BOS tidak hanya patuh aturan, tetapi juga selaras dengan prinsip tata kelola pendidikan yang bersih dan berintegritas. (Az)