TASIKMALAYA | Priangan.com – Desakan pengalihan pengelolaan RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi kembali mencuat. Kali ini, suara penolakan datang langsung dari internal rumah sakit. Sejumlah tenaga medis secara terbuka menyampaikan aspirasi agar RSUD dr Soekardjo berada di bawah kendali Pemprov Jawa Barat.
Alasan utamanya adalah keterbatasan infrastruktur dan dukungan anggaran yang selama ini dianggap menghambat layanan. Aspirasi tersebut diwujudkan lewat penandatanganan dukungan pada spanduk besar yang dipasang di lingkungan rumah sakit.
“Kami sudah cukup lama menghadapi berbagai keterbatasan. Mulai dari alat operasi yang tidak memadai hingga keterlambatan dalam pengadaan logistik medis. Harapannya, jika rumah sakit ini dikelola provinsi, pelayanan bisa lebih baik karena kapasitas anggaran dan kewenangannya lebih luas,” ujar dr. Jumadi, salah satu perwakilan tenaga medis, Kamis (31/7/2025).
Ia menyebutkan, banyak kasus rujukan pasien yang seharusnya bisa ditangani di RSUD dr Soekardjo, namun karena keterbatasan alat, akhirnya dikirim ke Bandung. Hal itu tidak hanya membebani keluarga pasien, tetapi juga mencederai misi rumah sakit sebagai layanan rujukan regional.
“Banyak pasien yang harus kami rujuk hanya karena alat tidak tersedia atau rusak. Di bidang bedah misalnya, kadang kami terpaksa menolak tindakan karena instrumen tidak memadai. Itu sangat menyedihkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Jumadi menilai pemerintah kota perlu bersikap realistis. Apalagi saat ini Pemkot Tasikmalaya sudah memiliki RSUD Dewi Sartika sebagai rumah sakit daerah lainnya. Menurutnya, jika dua rumah sakit besar diurus sekaligus, hasilnya bisa tidak maksimal.
“Daripada dua-duanya setengah jalan, lebih baik salah satu diserahkan ke provinsi agar fokus dan ada peningkatan layanan yang nyata. Kami ingin yang terbaik untuk pasien,” tuturnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Uus Supangat, menyatakan bahwa perbaikan terus dilakukan, meski bertahap. Ia menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen sudah ditingkatkan, pembangunan poliklinik yang sempat mangkrak juga dijadwalkan selesai pada 2026, dan sejumlah alat medis seperti MRI telah tersedia.
“Benar, beberapa tahun lalu kami tidak punya MRI, sekarang sudah ada. Kami juga terus berkomunikasi dengan pihak universitas untuk pemenuhan dokter spesialis,” kata Uus.
Ia mengakui, kondisi keuangan daerah menjadi tantangan. Namun menurutnya, Pemkot tidak tinggal diam. Semua keterbatasan coba ditangani secara bertahap dengan perencanaan jangka menengah.
“Kalau bicara ideal tentu semua ingin pelayanan terbaik. Tapi pengalihan pengelolaan ke provinsi itu tidak bisa serta-merta. Ada konsekuensi fiskal. PAD yang sekarang masuk ke kota, jika alih kelola, akan hilang. Ini tentu berdampak besar pada struktur keuangan daerah,” terangnya.
Namun Uus juga menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap segala opsi selama tujuannya jelas: perbaikan pelayanan untuk masyarakat.
“Kalau memang dengan dikelola provinsi pelayanan akan jauh lebih baik, tentu kita harus mempertimbangkan. Tapi semua harus berbasis kajian, tidak sekadar opini,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid, menyampaikan bahwa menyerahkan rumah sakit ke provinsi bukan satu-satunya jalan keluar. Ia menilai Pemkot masih memiliki ruang untuk memperbaiki situasi saat ini, terutama jika memanfaatkan relasi politik dengan pemerintah provinsi.
“Pak Wali bisa langsung meminta dukungan ke provinsi untuk pengadaan alat atau bantuan teknis. Jadi sebenarnya masih banyak opsi lain sebelum menyerahkan rumah sakit,” ujar Wahid.
Ia juga mengingatkan bahwa manajemen rumah sakit harus berbenah secara internal. Menurutnya, meski ada dukungan anggaran dari luar, jika tata kelola buruk maka hasilnya tetap akan mengecewakan.
“SDM, manajemen, dan semangat perbaikan dari dalam harus tumbuh dulu. Itu kunci utama. Jangan semua diserahkan keluar kalau di dalam belum siap,” pungkasnya. (yna)
