TASIKMALAYA | Priangan.com — Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soekardjo Tasikmalaya menuai perhatian serius dari DPRD Kota Tasikmalaya. Komisi IV DPRD melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit tersebut pada Selasa (5/8/2025), untuk memastikan langsung situasi pelayanan, fasilitas, serta isu-isu internal yang selama ini mencuat ke publik.
Sidak ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara DPRD, tenaga medis, dan manajemen RSUD yang sebelumnya membahas berbagai permasalahan mendasar di tubuh institusi layanan kesehatan terbesar di Kota Tasikmalaya itu.
Anggota Komisi IV DPRD, H. Yadi Mulyadi, menilai banyak persoalan krusial yang perlu segera ditangani. Ia menyebut DPRD akan segera mengirim surat resmi kepada Wali Kota Tasikmalaya untuk meminta pertemuan membahas kondisi RSUD secara mendalam.
Menurut Yadi, komunikasi yang dibangun harus bersifat langsung dan terbuka, bukan sekadar berdasarkan informasi dari media sosial. Ia menegaskan bahwa rencana sebagian pihak untuk menyerahkan pengelolaan RSUD ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan solusi yang tepat. Selain belum tentu provinsi siap, keputusan tersebut berisiko menimbulkan kerugian besar bagi Kota Tasikmalaya.
Yadi menjelaskan, jika RSUD benar-benar diambil alih oleh provinsi, maka aset strategis kota akan hilang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kesehatan menurun, dan postur APBD bisa ikut terdampak signifikan. Menurutnya, penyelesaian harus dilakukan secara internal dengan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola rumah sakit, bukan dengan memindahkan tanggung jawab ke pemerintah yang lebih tinggi.
Sementara itu, anggota Komisi IV lainnya, Dian Kuswardianto, menggambarkan kondisi RSUD seperti pasien yang sudah berada dalam kondisi gawat. Ia menyebut persoalan yang terjadi bukan lagi menjadi urusan satu komisi saja, melainkan harus menjadi perhatian seluruh unsur DPRD.
Ia mendesak agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota segera turun tangan langsung untuk membahas solusi jangka pendek, menengah, hingga panjang. Menurut Dian, jika tidak segera ditangani, krisis ini akan semakin memburuk dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
Pandangan serupa juga disampaikan Habib Qosim Nurwahab. Ia mengungkapkan bahwa persoalan di RSUD jauh lebih kompleks dibandingkan yang semula dibahas dalam rapat Badan Anggaran. Ia menyebut bahwa masalah yang dihadapi bukan hanya soal manajemen, tapi juga mencakup persoalan sumber daya manusia, sarana, serta sistem kerja internal yang belum tertata dengan baik.
Menurutnya, masyarakat tidak peduli siapa yang mengelola rumah sakit, yang mereka butuhkan hanyalah pelayanan yang layak, cepat, dan profesional.
Habib mempertanyakan apakah jika RSUD dialihkan ke provinsi, maka semua masalah akan serta-merta selesai. Ia khawatir, alih kelola justru menambah panjang daftar persoalan, sebab tidak ada jaminan provinsi akan lebih siap dalam menangani kompleksitas yang ada.
Oleh karena itu, ia mendukung penuh langkah Komisi IV untuk terus mengawal dan mencari solusi yang realistis serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Uus Supangat, menyambut baik langkah DPRD yang turun langsung meninjau kondisi rumah sakit. Ia berharap kunjungan ini bisa menjadi momentum perbaikan menyeluruh terhadap layanan dan sistem RSUD dr. Soekardjo.
Uus menilai bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama untuk menyelamatkan institusi pelayanan kesehatan tersebut dari krisis berlarut-larut.
Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya menyatakan komitmennya untuk tidak tinggal diam terhadap kondisi rumah sakit yang saat ini tengah berada di titik rawan. Mereka menegaskan akan terus mendorong perbaikan dan menolak opsi serah kelola ke pihak lain sebagai jalan pintas.
Karena, bagi DPRD, menyelamatkan RSUD dr. Soekardjo bukan sekadar urusan teknis, tapi tanggung jawab moral terhadap layanan kesehatan masyarakat Kota Tasikmalaya secara keseluruhan. (yna)
