RI Beri Ultimatum Untuk Uni Eropa: Penyelesaian Perundingan IEU-CEPA di Ambang Batas

JAKARTA |  Priangan.com – Dalam upaya mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan ultimatum kepada Uni Eropa.

Pernyataan ini disampaikan menjelang pertemuan ke-19 yang berlangsung pada Kamis (26/9), yang diharapkan dapat mengubah arah negosiasi yang telah terhambat selama sembilan tahun terakhir.

Airlangga menekankan bahwa Indonesia sudah memberikan batas kesabaran terkait perubahan posisi yang terus terjadi dari pihak Uni Eropa.

“Perundingan ke-19 dan nanti (hari ini) saya akan tegaskan, kalau Eropa terus pindah gawangnya (isunya), ada batasnya. (Ultimatum terakhir?) iya,” ujarnya di Jakarta.

Hal ini menunjukkan frustrasi pemerintah terhadap proses negosiasi yang belum kunjung mencapai kesepakatan, meskipun telah ada pemahaman awal mengenai isi perjanjian.

Selama sembilan tahun, perundingan IEU-CEPA telah melibatkan berbagai isu kompleks. Airlangga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menghambat, termasuk pergantian kabinet baru di Uni Eropa yang menyebabkan perubahan dalam kebijakan.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa progres perundingan telah mencapai 90 persen. Zulkifli mengingatkan bahwa ketiga isu utama yang masih menjadi penghalang—kebijakan impor produk Eropa, pengenaan bea keluar, dan perpajakan digital—harus segera diatasi agar perjanjian ini bisa berjalan.

“Sudah hampir 90 persen, oleh karena itu diharapkan bulan depan akan ada pertemuan yang ke-19 di Indonesia, maka pertemuan yang ke-19 besok rampung, sehingga perundingan perjanjian IEU-CEPA yang delapan tahun itu bisa selesai,” ungkapnya.

IEU-CEPA dirancang untuk meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi, dan industri antara Indonesia dan Uni Eropa, yang merupakan pasar signifikan bagi produk Indonesia.

Airlangga menekankan bahwa perjanjian ini bukan hanya tentang akses pasar, tetapi juga mengenai komitmen kedua pihak untuk mengatasi tantangan bersama, seperti isu deforestasi dan mekanisme penyesuaian karbon.

Pemerintah Indonesia berharap dengan adanya ultimatum ini, Uni Eropa dapat segera menanggapi dan menemukan jalan keluar yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan potensi ekonomi yang besar dari kerjasama ini, baik Indonesia maupun Uni Eropa berkomitmen untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu dekat, demi masa depan yang lebih baik bagi kedua ekonomi. (mth)