TASIKMALAYA | Priangan.com – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tengah menghadapi tantangan serius di bidang kepegawaian. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 677 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai instansi dipastikan memasuki masa pensiun. Jumlah ini menjadi salah satu yang terbesar dalam lima tahun terakhir.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya, Iing Farid Khozin, mengatakan bahwa jumlah tersebut mencakup berbagai profesi, mulai dari guru, tenaga kesehatan, pejabat struktural, hingga jabatan fungsional lainnya.
“Hingga akhir Juli saja, kami sudah mencatat 394 orang PNS yang pensiun. Sisanya akan menyusul pada semester kedua,” ujar Iing, Minggu (3/8/2025).
Iing menjelaskan, dampak terbesar dari gelombang pensiun ini terasa di sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini menyerap mayoritas tenaga PNS. Banyak di antara mereka merupakan tenaga pendidik dan tenaga medis yang berperan vital dalam pelayanan publik.
Untuk mengantisipasi kekosongan posisi, pemerintah daerah mulai menyusun langkah strategis melalui pengusulan formasi baru ke pemerintah pusat. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPKI) BKPSDM, Nuraeni, mengatakan proses pengajuan sudah berjalan.
“Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta mengajukan usulan kebutuhan formasi. Usulan tersebut kami olah melalui analisis jabatan dan beban kerja bersama Bagian Organisasi,” jelas Nuraeni.
Namun, ia menegaskan bahwa proses pengajuan tidak otomatis langsung disetujui. Pemerintah pusat akan melakukan verifikasi ketat agar usulan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
“Dari hasil sinkronisasi, nanti akan muncul angka kebutuhan riil yang diajukan sebagai formasi pengadaan ASN. Ini penting agar rekrutmen ke depan tidak sekadar mengisi kuota, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan,” katanya.
Gelombang pensiun ini menjadi peringatan bagi daerah untuk memperkuat perencanaan kepegawaian jangka panjang. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Tasikmalaya dituntut menjaga kinerja layanan tanpa mengorbankan kualitas.
“Harapannya, proses seleksi dan rekrutmen ke depan berjalan lancar dan bisa mengisi kekosongan dengan tenaga yang kompeten,” ujarnya. (yna)
