TASIKMALAYA | Priangan.com – Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Tasikmalaya kembali menuai sorotan. Pasalnya, ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasok makanan untuk siswa diduga belum memiliki sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS), meski daerah ini berulang kali dilanda kasus keracunan massal.

Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayyubi, tidak menampik kondisi tersebut. Ia mengakui banyak dapur SPPG yang masih beroperasi tanpa sertifikasi higienis resmi.

“Kayanya belum (sertifikat SLHS), karena syaratnya baru datang. Jujur saja, yah,” kata Asep, Selasa (30/9/2025).

Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri terdapat 185 dapur SPPG, sementara di Garut tercatat ada 58 unit. Ironisnya, program yang seharusnya menjamin gizi siswa ini justru beberapa kali menimbulkan masalah serius.

Pada Mei lalu, sebanyak 400 siswa di Kecamatan Rajapolah mengalami keracunan massal. Kasus serupa kembali terjadi pada pertengahan September dengan korban 52 siswa di Kecamatan Cikalong dan Karangnunggal.

Asep menegaskan, keberadaan sertifikat SLHS sangat penting untuk menjamin keamanan makanan. Proses sertifikasi menuntut dapur memenuhi standar ketat, mulai dari sanitasi, ventilasi, air bersih, hingga kualitas bahan makanan.

“Kalau cara masaknya saja salah, itu makanan tidak akan bergizi lagi,” ujarnya.

Untuk menekan potensi keracunan terulang, Pemkab Tasikmalaya membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG. Tim ini melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga aparat kecamatan untuk mengontrol jalannya program sesuai prosedur operasional standar (SOP).

“Ini (Satgas MBG) inisiatif kita setelah melihat fenomena yang terjadi. Kalau menunggu juklak dan juknis nanti lama. Tugas satgas ini untuk mengontrol agar setiap SPPG berjalan sesuai SOP,” tegas Asep.

Kasus keracunan berulang ini kini menimbulkan desakan agar pemerintah segera memastikan semua dapur SPPG mengantongi sertifikat laik higienis, sebelum korban kembali berjatuhan. (yna)