TASIKMALAYA | Priangan.com – Realisasi program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya dipastikan belum dapat berjalan dalam waktu dekat. Program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan pendidikan gratis total bagi warga miskin ekstrem itu masih berada pada tahap persiapan dan ditargetkan baru bisa direalisasikan pada tahun ajaran 2026/2027.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, usai dilakukan evaluasi terbaru terkait kesiapan daerah dalam menjalankan program nasional tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini memilih untuk fokus pada persiapan fisik dan perencanaan matang, agar Sekolah Rakyat benar-benar siap saat mulai beroperasi.
“Sekolah Rakyat memang belum dimulai. Kami tidak ingin terburu-buru. Semua harus terencana dengan baik, mulai dari bangunan, fasilitas, hingga kesiapan sosialnya,” ujar Asep, Kamis (8/1/2026).
Meski belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat, Asep memastikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi Sekolah Rakyat. Salah satu lahan utama disiapkan di Kecamatan Leuwisari dengan luas sekitar dua hektare. Selain itu, lokasi alternatif juga telah dipersiapkan di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Karangnunggal.
Menurut Asep, kendala utama yang membuat Sekolah Rakyat belum dapat segera dibuka adalah kesiapan fisik bangunan dan infrastruktur pendukung. Fasilitas pendidikan tersebut tidak hanya membutuhkan ruang kelas, tetapi juga sarana penunjang lain yang memadai agar proses belajar mengajar berjalan optimal.
“Karena itu, sampai sekarang Sekolah Rakyat belum bisa dimulai seperti di beberapa daerah lain. Infrastruktur harus benar-benar siap,” jelasnya.
Selain faktor teknis, Asep menegaskan bahwa aspek psikologis siswa dan orang tua juga menjadi perhatian serius. Program Sekolah Rakyat yang menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem dinilai memiliki potensi menimbulkan persoalan sosial apabila tidak disiapkan dengan pendekatan yang tepat.
“Aspek psikologis anak dan orang tua tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah harus memikirkan dampak sosialnya secara matang,” katanya.
Asep juga menyoroti potensi persoalan pelabelan dan pengelompokan siswa yang bisa memicu resistensi di masyarakat. Ia mengingatkan agar Sekolah Rakyat tidak justru menimbulkan stigma sosial baru bagi para peserta didik.
“Orang tua bisa saja merasa keberatan jika anaknya diberi label dari golongan tertentu. Ini harus diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendorong agar pemerintah daerah menyusun konsep Sekolah Rakyat yang inklusif, humanis, dan berorientasi pada masa depan anak, tanpa menciptakan sekat sosial di lingkungan pendidikan.
Dengan penundaan ini, DPRD berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya nantinya benar-benar siap secara fisik, sosial, dan psikologis, sehingga tujuan utama program Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan dapat tercapai secara optimal. (yna)
