TASIKMALAYA | Priangan.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tasikmalaya sempat terganggu setelah muncul laporan dugaan keracunan di beberapa titik distribusi. Pemerintah daerah pun bertindak cepat: empat dapur penyedia makanan MBG resmi ditutup sementara untuk evaluasi menyeluruh.
Langkah itu dilakukan di wilayah Cipatujah, Cikadongdong, Singaparna, dan Manonjaya, menyusul serangkaian insiden yang menimbulkan kekhawatiran soal keamanan dan higienitas proses penyajian makanan.
Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi mengatakan penutupan ini bukan bentuk hukuman, melainkan langkah korektif untuk menjaga keselamatan penerima manfaat dan petugas dapur.
“Program ini adalah amanat langsung Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya sangat mulia, memberikan asupan bergizi gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena itu, keamanan dan kebersihan tidak boleh ditawar,” ujar Asep dalam rapat koordinasi bersama para penyedia layanan MBG, Kamis (23/10/2025).
Menurut Asep, evaluasi akan mencakup seluruh rantai produksi makanan, mulai dari bahan baku, cara memasak, hingga proses distribusi. Ia menegaskan, setiap penyedia layanan seperti SPPI, SPPG, dan tenaga gizi harus memperlakukan standar keamanan pangan sebagai hal wajib, bukan sekadar formalitas.
“Jangan ada kelalaian sekecil apa pun. Baik karena keterlambatan distribusi atau proses pengolahan yang tidak sesuai standar, semua harus diperbaiki,” tegasnya.
Namun, Asep menambahkan, tidak semua kasus yang terjadi murni akibat makanan tercemar. Dalam satu insiden di Kecamatan Taraju, beberapa petugas dapur dilaporkan mengalami gejala keracunan bukan karena konsumsi makanan, melainkan gas mesin genset yang digunakan di dapur tertutup.
“Dari laporan yang saya terima, sumbernya bukan dari makanan, tapi dari gas genset di ruang dapur yang minim ventilasi. Jadi ini lebih ke faktor teknis, bukan pangan,” jelasnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemkab Tasikmalaya memerintahkan seluruh dapur MBG untuk meningkatkan standar keamanan kerja, termasuk tata ruang, ventilasi, dan kelayakan peralatan. Tim gabungan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial juga diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke setiap lokasi.
“Keselamatan petugas dan penerima manfaat adalah prioritas. Jangan sampai program yang seharusnya membawa kebaikan justru menimbulkan bahaya baru,” ucap Asep Sopari.
Ia menegaskan, Pemkab tidak segan mengambil langkah tegas jika masih ditemukan pelanggaran kebersihan atau potensi bahaya di lapangan. Penutupan sementara bisa diberlakukan kembali bila standar keamanan belum terpenuhi.
“Kami ingin memastikan seluruh dapur MBG beroperasi sesuai kaidah higienitas. Ini soal tanggung jawab moral dan kesehatan masyarakat,” tandasnya. (yna)
