CIAMIS | Priangan.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis masih menghadapi sejumlah hambatan. Dari total 70 dapur yang ada, sebanyak 14 dapur belum dapat beroperasi karena keterbatasan tenaga ahli gizi.
Seperti yang disamlaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Ciamis, Nur Muttaqin, pada Selasa (9/9/2025).
“Sesuai laporan yang kami terima, ada 70 dapur MBG di Ciamis. Namun, 14 di antaranya belum berjalan akibat kurangnya tenaga gizi,” ujarnya.
Ia menyebutkan, jumlah penerima manfaat MBG di Ciamis mencapai 155.827 orang, sementara penyerapan tenaga kerja baru 2.068 orang. Menurutnya, angka tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan.
“Penyerapannya masih sekitar 30 persen. Bahkan DPRD Ciamis baru sekali menggelar rapat kerja untuk membahas program ini karena terkendala aturan yang belum jelas dari pihak koordinator,” katanya.
Nur Muttaqin menekankan, sebagai program nasional, MBG harus mendapat dukungan dari semua pihak. Selain itu, masyarakat pun perlu ikut mengawasi agar pelaksanaannya berjalan baik.
“Saya mengapresiasi langkah PWI Ciamis yang sudah memberi masukan terkait temuan di lapangan,” ucapnya.
Sementara itu, akademisi Universitas Galuh, Hendra Sukarman, menyoroti aspek lain dari program tersebut. Ia mengingatkan, baru ada dua dapur MBG di Ciamis yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yakni dapur RSUD Ciamis dan Lapas Kelas II B Ciamis.
“Regulasi mengenai SLHS ini memang harus dikaji lebih dalam. Belum jelas apakah aturan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 berlaku untuk dapur MBG atau tidak,” tegasnya.
Hendra juga mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan pengelolaan limbah dapur MBG. Menurutnya, hal itu penting supaya predikat Ciamis sebagai kota terbersih tingkat ASEAN tetap terjaga.
“Pengawasan ketat sangat diperlukan, termasuk kajian amdal. Pemerintah daerah harus membuat regulasi dan terobosan agar program MBG tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga tidak menimbulkan masalah lingkungan,” pungkasnya. (wrd)
