GARUT | Priangan.com – Pemerintah Kabupaten Garut menaruh perhatian serius terhadap pentingnya data sosial ekonomi yang akurat dalam upaya menjamin bantuan sosial tepat sasaran.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, saat membuka Rapat Koordinasi Data Tunggal Sosial Ekonomi 2025 yang digelar di Aula Dinas Sosial, Kamis (22/5/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Syakur menyoroti urgensi penyusunan peta ekonomi warga yang tidak hanya rinci, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. “Kita tidak bicara sekadar angka, tapi bicara tentang hidup dan kebutuhan masyarakat. Akurasi data adalah fondasi kebijakan yang adil,” ucapnya.
Dengan memanfaatkan 39 indikator sosial ekonomi—terdiri dari aspek individu dan keluarga—pemerintah daerah berharap mampu menyusun profil kebutuhan warga secara menyeluruh. Data ini akan menjadi penentu utama dalam menyalurkan bantuan sosial secara efisien dan tepat guna.
“Kalau datanya benar, intervensi kita tidak akan meleset. Itulah sebabnya, validasi dan verifikasi menjadi sangat penting,” tegas Syakur.
Salah satu capaian signifikan dalam proses ini adalah keberhasilan ground checking di lapangan, yang menurut laporan terakhir telah menyentuh angka 99,78 persen.
Bupati Syakur pun meminta agar proses ini diiringi penganggaran yang efisien namun berdampak luas.
“Kita butuh anggaran yang cermat, karena tantangan ke depan tidak semakin ringan. Jangan sampai bantuan yang semestinya menyelamatkan justru meleset karena salah data,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji, menjelaskan bahwa dari total 188.384 keluarga penerima manfaat, hanya tersisa 421 keluarga yang belum diverifikasi.
Aji menekankan bahwa proses ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi hasil kerja nyata para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di 421 desa dan 21 kelurahan.
Ia bahkan menyoroti perjuangan di daerah sulit seperti Kecamatan Cisewu, yang dengan tiga pendamping saja berhasil menyelesaikan verifikasi di sembilan desa.
“Kami tidak hanya menghitung data, tapi memastikan manusia di balik data itu benar-benar mendapatkan haknya. Ini kerja kemanusiaan,” ujar Aji.
Meski ada beberapa kecamatan dengan capaian verifikasi di bawah 100 persen, seperti Cikajang dan Bungbulang, optimisme tetap tinggi untuk menyelesaikan seluruh proses dalam waktu dekat. (Az)
