ACCRA | Priangan.com – Presiden Ghana, John Dramani Mahama, didesak untuk mengambil peran aktif dalam menghimpun dukungan para pemimpin Afrika guna menuntut pemulihan kerugian akibat perbudakan transatlantik dan kolonialisme. Desakan tersebut disampaikan pada Sabtu, 20 Desember 2025,oleh delegasi aktivis lintas kawasan.
Delegasi yang terdiri dari perwakilan Afrika, Karibia, Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Serikat meminta Mahama memimpin upaya membangun konsensus politik di tingkat benua. Mereka menekankan pentingnya para pemimpin Afrika menunjukkan keberanian politik dengan mendukung gerakan reparasi yang dinilai semakin menguat.
Dalam pernyataan yang dirilis, delegasi tersebut menguraikan sejumlah langkah prioritas yang selaras dengan agenda ganti rugi Uni Afrika. Sejak Februari lalu, Uni Afrika telah memulai proses perumusan visi bersama mengenai bentuk reparasi, yang mencakup kompensasi finansial, pengakuan resmi atas kejahatan masa lalu, serta perubahan kebijakan struktural.
Para pendukung reparasi menilai langkah ini penting untuk menghadapi dampak jangka panjang perbudakan, termasuk rasisme sistemik dan ketimpangan global. Diperkirakan sekitar 12,5 juta orang Afrika dipaksa diperdagangkan oleh kekuatan Eropa antara abad ke-15 hingga ke-19, meninggalkan luka historis yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini.
Meski dukungan terhadap reparasi terus menguat, penolakan juga muncul, terutama dari sejumlah negara Eropa yang berpendapat negara dan institusi masa kini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan sejarah. Di tengah perdebatan tersebut, Ghana disebut tetap berada di garis depan advokasi reparasi di Afrika.
Selain bertemu Presiden Mahama, delegasi juga menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa serta utusan khusus urusan reparasi, Ekwow Spio-Garbrah. Dalam KTT Uni Eropa–Uni Afrika di Luanda bulan lalu, Ablakwa dan Spio-Garbrah menyoroti penderitaan akibat perbudakan dan kolonialisme, meski belum menghasilkan kesepakatan mengenai bentuk kompensasi konkret.
Dukungan terhadap agenda reparasi juga datang dari Wakil Presiden Ghana Jane Opoku-Agyemang, yang mendorong pengesahan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakui perbudakan sebagai salah satu kejahatan berat terhadap kemanusiaan. (Zia)
