TASIKMALAYA | Priangan.com – Baru dua bulan menjabat, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin sudah menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tasikmalaya menyatakan kekecewaannya atas sejumlah kebijakan bupati yang dinilai justru menyengsarakan masyarakat.
Melalui kajian internal, PMII menilai Cecep telah mengeluarkan beberapa keputusan penting tanpa melibatkan pihak-pihak terkait. Kritik ini disampaikan dalam surat permohonan audiensi bertanggal 4 Agustus 2025, yang dikirim langsung ke kantor bupati.
Namun, harapan berdialog langsung dengan Cecep pupus. Pada hari audiensi, Rabu (6/8/2025), sang bupati tidak hadir. Mahasiswa hanya diterima oleh pejabat asisten daerah, karena Cecep disebut sedang berada di luar kota.
“Kami kecewa. Audiensi ini kami niatkan untuk berdiskusi langsung dengan bupati soal kebijakan yang tidak pro rakyat. Tapi beliau tidak hadir,” ujar Mujib Rahman Wahid, Ketua PC PMII Kabupaten Tasikmalaya.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan tajam adalah penghentian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Menurut Mujib, keputusan itu membuat ribuan masyarakat miskin kehilangan akses layanan kesehatan gratis, tanpa ada solusi konkret dari pemerintah.
“Kalau pun alasannya karena utang dengan rumah sakit, mestinya jangan asal putus. Harus ada skema pengganti dan sosialisasi yang jelas. Ini malah masyarakat dikorbankan,” tegasnya.
Selain soal layanan kesehatan, PMII juga menyoroti masalah pengelolaan aset daerah yang tidak transparan, maraknya minimarket ilegal, serta keputusan pemerintah melakukan cut off belanja daerah, yang berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
PMII menilai kebijakan-kebijakan yang dibuat Cecep terkesan sepihak, tanpa musyawarah atau melibatkan elemen masyarakat dan stakeholder terkait.
“Kami melihat ada gaya kepemimpinan yang top-down dan tidak partisipatif. Padahal, Tasikmalaya butuh akselerasi pembangunan yang inklusif,” kata Mujib. (yna)
